News

Pras Desak Anggaran Perubahan Seluruh Dinas di DKI Bukan Susunan Hayalan

Pras Desak Anggaran Perubahan Seluruh Dinas di DKI Bukan Susunan Hayalan
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (tengah) memimpin sidang Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) terkait tiga nama calon Penjabat (Pj) Gubernur pengganti Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/9/2022). Rapimgab yang dihadiri oleh pimpinan sembilan fraksi memutuskan tiga nama yang akan diberikan kepada Menteri Dalam Negeri, yakni Heru Budi Hartono, Bahtiar, dan Marullah Matali. Dalam pemungutan suara untuk mencari Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan, nama Heru Budi Hart (Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi meminta anggota DPRD DKI di semua komisi di DPRD DKI untuk memelototi progres program prioritas masing-masing dinas mitra komisi yang dikerjakan sejak awal tahun ini. Sehingga, kemajuan program pemerintah di masing-masing dinas bisa diukur capaiannya. 

Saat ini, DPRD DKI memasuki jadwal pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Perubahan Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) tahun 2022.

"DPRD DKI segera mendalami Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Perubahan Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) tahun 2022. Pada rapat Badan Musyawarah yang saya pimpin Selasa kemarin forum menyetujui pembahasan akan dimulai 10 sampai 13 Oktober 2022 mendatang," kata Pras dalam keterangannya, Kamis (6/10/2022). 

baca juga:

Dia mengatakan, telah menekankan kepada seluruh komisi-komisi di DPRD DKI Jakarta untuk mengevaluasi kembali program yang dilaksanakan sejak awal tahun. Terkhusus program di bidang penanganan banjir dan problem kemacetan di Jakarta. 

Untuk diketahui, masalah penanganan banjir di Jakarta merupakan program Dinas Tata Air yang bermitra dengan Komisi D DPRD DKI. Sementara program transportasi dan penanganan kemacetan merupakan kewenangan Dishub DKI Jakarta sebagai Mitra komisi B DPRD DKI. 

"Saya telah menekankan agar seluruh komisi di DPRD DKI Jakarta mencermati betul setiap kemajuan kegiatan prioritas. Khususnya pada kegiatan anggaran penanganan banjir dan macet," ungkapnya. 

Dia meminta seluruh anggota komisi di DPRD DKI memastikan agar anggaran prioritas perubahan di masing-masing dinas diperuntukkan bagi kegiatan yang menyentuh aspek kebutuhan dasar masyarakat. Program-program tersebut harus melihat aspek dasar kebutuhan masyarakat. 

"Pastikan anggaran tersebut fokus menuntaskan program kegiatan yang benar-benar dibutuhkan warga, bukan khayalan semata," katanya. []