Aji Nurmansyah

Penulis adalah Peneliti Bidang Ekonomi Politik di Arus Survei Indonesia (ASI)
Ekonomi

PPN Sembako dan Keberpihakan Ekonomi

Rencana pemerintah menerapkan pajak sembako melukai rasa keadilan masyarakat bawah


PPN Sembako dan Keberpihakan Ekonomi

AKURAT.CO Rencana pemerintah menerapkan pajak sembako melukai rasa keadilan masyarakat bawah. Di tengah kondisi ekonomi yang melemah dan dibarengi dengan belum berakhirnya bencana wabah pandemi Covid-19.

Pemerintah seakan tuli dan buta mata hatinya terhadap keadilan. Sejatinya disaat kondisi ekonomi yang mengalami resesi, sebab masih mengalami kontraksi minus 0,74% di kuartal I tahun 2021 (Baca: data Badan Pusat Statistik) seharusnya Pemerintah menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat menengah ke bawah.

Kendati, Bank Indonesia (BI) sesumbar menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 ini cukup optimis di angka 4,3% hingga 5,3%. Namun masih harus dibuktikan dengan berbagai kebijakan dan stimulus yang berani dan mencerahkan agar mampu mendorong pertumbuhan itu.  

Apa jadinya bila dalam kondisi sulit dimana perusahaan merumahkan karyawan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) banyak yang gulung tikar dan kondisi yang serba sulit seperti ini? 

Kebijakan yang diambil pemerintah pun seakan tak berbanding lurus dengan keberpihakan kepada masyarakat kecil dan lemah. Kondisi real sesungguhnya di masyarakat bawah kondisinya payah, ekonominya goyah, bahkan mendapatkan pekerjaan yang layak saja susah.  

Stimulus kebijakan yang muncul tampak cukup menggelikan. Pemangku kebijakan seolah buta mata hatinya dalam menterjemahkan kebijakan ekonomi di masa pandemi. Jangan sampai persepsi masyarakat miskin mencitrakan bahwa rezim berkuasa, terkesan membela yang kaya dan mengacuhkan yang miskin.

Cukong atau Pedagang Tradisional? Pemerintah baru saja menerapkan kebijakan insentif terkait dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mengerek pertumbuhan produksi dan penjualan otomotif. Alasannya, pertumbuhan produksi dan konsumsi kendaraan bermotor ini diyakini mampu menggerek pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Pemerintah tentu berharap berkah dari stimulus diskon PPnBM terhadap kendaraan bermotor, khususnya mobil dengan berbagai merek. Kendati yang justru diuntungkan adalah cukong-cukong industri otomotif nasional.

Optimisme pemerintah melalui program diskon PPBM ini, menyasar pertumbuhan konsumsi di sektor strategis domestik bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi kendati tidak sepenuhnya terwujud. Permintaan akan mobil nasional ini tidak mungkin terjangkau masyarakat miskin di negeri ini.