Ekonomi

PPN Sembako Bikin Geger, Hipmi: Informasi Pemerintah Tak Lengkap

PPN sembako tidak akan menjadi polemik berkepanjangan, ketika informasi yang diberikan secara utuh, lengkap dan komprehensif di masyarakat.


PPN Sembako Bikin Geger, Hipmi: Informasi Pemerintah Tak Lengkap
Ilustrasi : bahan kebutuhan pokok (sembako) (TEMPO/Tony Hartawan)

AKURAT.CO Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi Ajib Hamdani menilai, PPN sembako ini tidak akan menjadi polemik berkepanjangan, ketika informasi yang diberikan secara utuh, lengkap dan komprehensif di masyarakat. 

Ia mengatakan pada prinsipnya, PPN terbagi atas 4 isu pokok: objek pajak, subjek pajak, tarif, dan tata cara pemungutan. Yang masuk dalam draft rancangan undang-undang tersebut baru sebatas tentang objek pajak.

"Tetapi persepsi yang timbul di masyarakat, bahwa sembako ini pasti kena tarif. Padahal tarif ini menjadi pembahasan selanjutnya, yang pengaturannya masih memerlukan produk hukum selanjutnya," katanya lewat keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (18/6/2021).

Pada prinsipnya, ia menilai bagus saja sembako dimasukkan ke bagian objek pajak. Selanjutnya, yang lebih penting adalah bagaimana fungsi pajak lebih optimal sebagai reguler end atau pengatur ekonomi.

Untuk sembako yang dikonsumsi oleh masyarakat luas, bisa dikenakan tarif 0%, sama juga tidak ada pembayaran PPN oleh wajib pajak. Sedangkan yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas atas, baru dikenakan tarif, misalnya 10%. 

"Contoh, konsumsi ikan tarif 0%, sedangkan untuk konsumsi sirip ikan hiu tarif 10%," katanya.

Menurutnya yang menjadi permasalahan mendasar, biasanya komunikasi yang dibangun oleh pemerintah, belum optimal.

Ia mencontohkan pertama, ketika membahas tentang objek, pusaran polemik malah tentang tarif. Contoh kedua, ketika membahas tentang subjek, malah mengusulkan penurunan treshold PKP ketika di waktu bersamaan menghapus PPnBM mobil.

Contoh lainnya ketika mengeluarkan aturan tentang tata cara pemungutan PPN, malah terjebak seolah-olah membuat objek pajak baru dan mencabut kembali regulasi yang telah dikeluarkan, seperti halnya PMK Nomor 210 tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui e-commerce, yang kemudian ditarik kembali pada 29 Maret 2019. 

"Hal ini terjadi karena komunikasi yang terbangun antara otoritas dengan para stakeholders belum optimal. Konten yang substansi terkadang tidak tersampaikan secara presisi," katanya.

Ia menuturkan, penerimaan PPN, termasuk PPnBM pada tahun 2020 sebesar Rp448,4 triliun menopang sebesar 41,9% dari penerimaan pajak secara agregat tahun 2020. 

"Ketika kita sandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2020 sebesar Rp15.434,2 triliun, mencerminkan memang masih banyak PR yang perlu didesain dan dieksekusi untuk meningkatkan penerimaan PPN," katanya.

Untuk selanjutnya, Ajib mengatakan pemerintah perlu konsisten menjadikan pajak sebagai aspek pengatur ekonomi dengan tujuan akhir untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Yang tidak kalah penting selanjutnya adalah bagaimana membangun ruang komunikasi terbaik, sehingga informasi bisa tersampaikan secara utuh dan lengkap ke masyarakat, ketika peraturan akan dibuat atau ketika mengedukasi atas peraturan yang telah dibuat," katanya. []