Ekonomi

PPKM Mikro, Pengelola Pusat Belanja Mohon Insentif Ini ke Pemerintah!

APPBI: Kami membutuhkan dukungan dari pemerintah yakni berupa insentif pajak.


PPKM Mikro, Pengelola Pusat Belanja Mohon Insentif Ini ke Pemerintah!
Pembeli melihat pakaian di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Selasa (30/3/2021). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyatakan membutuhkan dukungan dari pemerintah yakni berupa insentif pajak seiring dengan akan diterapkannya pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro.

"Pertama adalah yang untuk mendongkrak penjualan dan yang kedua adalah untuk meringankan beban pelaku usaha," kata Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja saat dihubungi Akurat.co, Rabu (23/6/2021).

Pertama, ungkap Alphonzus, insentif yang dimaksud adalah pembebasan sementara atas pajak-pajak untuk mendongkrak penjualan seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kemudian, penghapusan sementara pajak-pajak yang bersifat final seperti PPN dan Pajak Penghasilan (PPh) final atas sewa, biaya penggantian listrik, dan dan lain-lain.

Ia mengharapkan, kedua insentif tersebut dapat mendongkrak penjualan yang terpuruk akibat pandemi.

"Jadi dengan kedua jenis insentif tersebut maka diharapkan dapat segera mendongkrak penjualan dan sekaligus juga menyelamatkan pelaku usaha yang sudah mulai bertumbangan sejak tahun lalu, khususnya sejak akhir tahun lalu yang masih terus berlangsung sampai dengan saat ini," katanya.

Selain itu, ia juga mengharapkan pemerintah dapat memberikan subsidi atas upah pekerja sebesar 50 persen yang disalurkan langsung kepada para pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Seperti diketahui, sejumlah aturan dalam kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro akan diperketat di zona merah. Hal ini buntut lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.

Selama PPKM mikro kali ini, restoran, warung makan, kafe, PKL, dan lapak jajanan, baik yang berdiri sendiri maupun di pasar, pusat perbelanjaan atau mal hanya diizinkan makan di tempat atau dine in maksimal 25 persen dari kapasitas.

Kemudian, untuk layanan take away atau bawa pulang lewat pesanan menyesuaikan jam operasional yang dibatasi sampai dengan pukul 20.00 WIB.

Pemerintah juga mulai mengetatkan aturan kegiatan di pusat perbelanjaan pada PPKM kali ini. Pusat perbelanjaan atau mal yang berada di zona merah hanya boleh beroperasi hingga pukul 20.00 WIB dengan jumlah pengunjung maksimal 25 persen dari kapasitas. []