News

PPKM Level 4 Diperpanjang, Mardani Minta Pemerintah Fokus ke Hulu Pencegahan Penularan Covid-19

Kata dia, pemerintah maupun masyarakat mesti satu pemahaman mengenai sebesar apa kesulitan yang dihadapi sampai bagaimana mengatasinya.


PPKM Level 4 Diperpanjang, Mardani Minta Pemerintah Fokus ke Hulu Pencegahan Penularan Covid-19
Politisi PKS Mardani Ali Sera (Istimewa)

AKURAT.CO, Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan PPKM Darurat hingga 9 Agustus mendatang. Hal ini disampaikan Presiden RI Joko Widodo pada Senin (2/8/2021).

Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyoroti pernyataan Pemerintah mengenai betapa pentingnya teknik tracing dalam mendeteksi Covid-19. 

"Akankah dilakukan? Momen tepat untuk membuktikan ucapan tersebut," kata Mardani sebagaimana dikutip AKURAT.CO dari Twitter @MardaniAliSera pada Selasa (3/8/2021).

Untuk PPKM kali ini, Mardani menyarankan pemerintah fokus mulai dari hulu yaitu pencegahan penularan, dengan melakukan pengetesan serta pelacakan kontak. 

"Jika aspek tersebut tidak masksimal, infeksi Covid-19 kian tidak terkendali dan akan bertambah cepat dengan pola eksponensial," katanya.

Terlebih, kata dia, para pakar juga sudah menyatakan, Indonesia memiliki karakter silent outbreak. 

"Ada kasus-kasus yang tidak terdeteksi, lalu perlahan muncul ke permukaan dan imbasnya membebani fasilitas kesehatan dan meningkatkan angka kematian," ujarnya.

Ia juga mengingatkan perihal efisiensi dan efektivitas pelacakan kontak memerlukan transparansi pengelolaan data agar tak sia-sia.

"Aspek yang sering jadi “lubang” di negeri ini. Akan sia-sia jika ini tidak dibenahi karena pelacakan mesti memerlukan koordinasi antarsektor yang kuat dan punya platform data yang bisa diandalkan," katanya.

Kemudian, harus ada juga pelibatan untuk publik sebagai tracer. Mengingat pelacakan kasus Covid-19 memerlukan strategi komunikasi yang humanis. Sebab tidak cukup jika hanya dilakukan oleh TNI maupun Polri.

"Mengenai komunikasi, erat kaitannya dengan keterbukaan informasi yang dirilis pemerintah. Hal tersebut menjadi modal awal bagi publik untuk mengetahui kondisi sesungguhnya yang sedang dihadapi dan harus dibuka seluas-luasnya," paparnya.

Disisi lain, di tengah kondisi krisis, pemerintah maupun masyarakat mesti satu pemahaman mengenai sebesar apa kesulitan yang dihadapi sampai bagaimana mengatasinya.

"Benahi juga pola komunikasi dengan pemda. Pola komunikasi yang baik akan memudahkan koordinasi sehingga diharapkan memunculkan harmonisasi kebijakan dalam berbagai program penanganan pandemi," kata dia.[]