News

PPKM Level 3 Nataru Batal, Legislator PKS: Kebijakan Pemerintah Labil!

Legislator menyayangkan sikap labil pemerintah yang batal menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3.


PPKM Level 3 Nataru Batal, Legislator PKS: Kebijakan Pemerintah Labil!
Sejumlah warga beraktivitas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (4/11/2021). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Alifudin menyayangkan sikap labil pemerintah yang batal menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3. Pasalnya, kebijakan ini penting karena diharapkan bisa menanggulangi penularan Covid-19 di masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Padahal pemerintah sudah mengumumkan kebijakan PPKM Level 3 jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga masyarakat dan sejumlah instansi seperti perkantoran dan sekolah sudah bersiap juga dengan kebijakan tersebut agar sejalan dengan PPKM Level 3," kata Alifudin dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (8/12/2021). 

Alifudin mengatakan bahwa pihaknya khawatir kebijakan yang berubah-ubah tersebut akan membuat masyarakat menjadi bimbang. Untuk itu, Alifudin tetap menghimbau agar aktivitas diluar rumah yang menimbulkan kerumunan supaya dihindari. 

"Kami khawatir masyarakat bingung dan lebih memilih tidak aware terhadap kebijakan pembatasan, dan nantinya akan terjadinya kerumunan yang berskala besar, jangan sampai kita kecolongan di tahun 2022 karena kasus akan melonjak" kata Alifudin. 

Alifudin melihat belum ada data pasti soal herd imunity atau kekebalan kelompok, karena cakupan vaksinasi juga masih belum sepenuhnya merata, dan belum ada pernyataan pemerintah bahwa Indonesia sudah masuk fase kekebalan kelompok. 

Berdasarkan hal tersebut, kata Alifudin, seharusnya pemerintah membuat kebijakan berdasarkan data dan melibatkan pakar kesehatan serta epidemiolog sehingga kebijakan yang diterapkan dapat dipertanggungjawabkan. 

"Kalau masyarakat abai atas kebijakan ini, maka yang repot semua, dalam mengambil kebijakan apakah sudah melibatkan ahli? Apalagi perubahan ini membuat banyak masyarakat bingung dan menjadi berprasangka atas pilih kasihnya pemerintah terhadap kebijakan ini," kata Alifudin. 

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan penerapan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia pada libur Nataru resmi dibatalkan. Namun belakangan diganti dengan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Masa Nataru (Natal dan tahun baru) dan menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. 

"Pemerintah memutuskan untuk membuat kebijakan yang lebih seimbang dengan tidak menyamaratakan perlakuan di semua wilayah menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru)," kata Luhut dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (6/12/2021). []