News

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang 2 Pekan, Tak Ada Lagi Wilayah Level 4

Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali selama dua minggu ke depan.


PPKM Jawa-Bali Diperpanjang 2 Pekan, Tak Ada Lagi Wilayah Level 4
Warga beraktivitas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (3/8/2021). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali selama dua minggu ke depan. Keputusan ini berlaku mulai besok 21 September 2021 hingga 4 Oktober 2021.

"Perpanjangan PPKM Jawa-Bali per 2 minggu hingga 4 Oktober 2021. Namun, evaluasi akan tetap dilakukan setiap minggu," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melalui konferensi pers virtual, Jakarta, Senin (20/9/2021).

Kemudian, kata Luhut, kini tidak ada lagi wilayah atau daerah di Jawa-Bali yang masuk dalam kategori Level 4. Namun, ia mengingatkan capaian ini harus tetap dibarengi dengan tetap waspada dan berhati-hati terhadap peningkatan kasus.

"Saat ini tidak ada kabupaten/kota di level 4 Jawa-Bali. Capaian itu harus kita syukuri, tapi Presiden ingatkan kita agar tetap waspada dan hati-hati karena banyak negara kemudian naik lagi dengan cepat. Ini harus diwaspadai, risiko kasus tinggi," jelas Luhut.

Sebagai informasi, sebelumnya pemerintah memutuskan kembali memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali. Keputusan ini berlaku mulai besok hingga 20 September 2021.

Keputusan PPKM diperpanjang diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melalui konferensi pers virtual, Senin (13/9/2021) malam.

"Pemerintah hari ini sekali lagi mempertegas pertanyaan banyak orang, sampai kapan PPKM Jawa-Bali diberlakukan? Pemerintah tegaskan akan terus memberlakukan PPKM level ini di seluruh Jawa-Bali. Melakukan evaluasi tiap minggu, sehingga menekan angka konfirmasi dan tidak mengulang kejadian sama di kemudian hari," ujar Luhut yang juga Koordinator PPKM Jawa-Bali.

Luhut menerangkan, jika kebijakan PPKM ini dihentikan, maka dikhawatirkan akan terjadi gelombang kasus Covid-19. Hal ini sebagaimana yang sering terjadi di sejumlah negara. []