News

PPKM DIY Diperpanjang, WFH dan WFO Diperketat

Pekerja yang menjalankan kerja dari rumah dianjurkan tidak bepergian ke daerah lain


PPKM DIY Diperpanjang, WFH dan WFO Diperketat
Penyekatan di pos perbatasan Prambanan, Sleman, DIY, Rabu (28/4/2021) (akurat.co/Kumoro Damarjati)

AKURAT.CO, Pemda DIY resmi memperpanjang penerapan PPKM berskala mikro sejak 15 hingga 28 Juni 2021 mendatang. Kebijakan terbaru memuat beberapa aturan yang diperketat.

Keputusan perpanjangan PPKM ini tertuang dalam Instruksi Gubernur DIY Nomor 15/INSTR/2021 tentang perpanjangan PPKM mikro untuk pengendalian COVID-19.

Pada Ingub terbaru terdapat beberapa aturan yang dibuat lebih mendetail ketimbang sebelumnya.

Pertama, ada pada poin keempat terkait mekanisme koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan PPKM mikro.

Disebutkan pada sub poin a, pengurus kelurahan diminta segera mendirikan posko, khususnya bagi yang belum melaksanakannya. Sehingga, tercipta pengawasan lebih optimal untuk setiap kegiatan masyarakat yang belakangan ini dianggap memunculkan potensi penularan.

"Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta memastikan pengendalian pada tingkat mikro di skala rukun tetangga (RT)," bunyi aturan tersebut.

Sementara, posko di tingkat kecamatan juga wajib segera diaktifkan guna memonitoring kinerja posko kelurahan.

Poin sembilan Ingub terbaru juga mengalami modifikasi. Di mana, aturan 50 persen Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH) kini cuma berlaku bagi perkantoran yang berlokasi di kabupaten/kota berstatus zona kuning serta oranye penyebaran COVID-19.

"Untuk kabupaten/kota yang berada di dalam zona merah pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75 persen dan WFO sebesar 25 persen," tulis aturan tersebut.

Penerapan WFH dan WFO dilakukan secara bergantian. Pekerja yang menjalankan kerja dari rumah dianjurkan tidak bepergian ke daerah lain.

Masih pada poin sembilan, Ingub termutakhir mengatur pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM). Tertulis pelaksaanan KBM berdasarkan zonasi penyebaran COVID-19.

Dituliskan bahwa kabupaten/kota yang berada dalam zona kuning atau oranye agar melaksanakan KBM sesuai dengan pengaturan teknis Kemendikbud Ristek.

Sedangkan KBM di kabupaten/kota berstatus zona merah ditentukan dengan konsep jarak jauh.

"Untuk kabupaten/kota yang berada dalam Zona Merah melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (online)," tulis Ingub itu.[]