News

PPKM Darurat Diperpanjang, Politikus PKS: Jaminan Kebutuhan Hidup Rakyat Harus Terpenuhi

Dengan cara pemerintah memberi kejelasan jaminan diharapkan ada capaian penurunan kasus positif


PPKM Darurat Diperpanjang, Politikus PKS: Jaminan Kebutuhan Hidup Rakyat Harus Terpenuhi
Anggota DPR RI Johan Rosihan (Dpr.go.id)

AKURAT.CO, Anggota DPR RI Johan Rosihan menilai pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 yang diperpanjang waktunya perlu dievaluasi secara total. Dia yakin, masyarakat akan mengikuti kebijakan pemerintah apabila pemerintah dapat bersikap jujur menyampaikan seperti apa target perpanjangan tersebut.

"Apa terobosan yang akan dilakukan, serta mampukah pemerintah beri jaminan perubahan kondisi dari kebijakan perpanjangan PPKM tersebut," ujar Johan sebagaimana yang dikutip AKURAT.CO dalam keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu (24/7/2021).

"Misalnya 70 persen penduduk harus di dalam rumah dan di luar rumah maksimum 30 persen. Diperlukan ketegasan berbasis kebijakan karantina wilayah, sehingga ada kompensasi bagi 70 persen penduduk yang tidak bisa keluar rumah dan mesti ada kebijakan bagi pencari nafkah harian," sambungnya.

Menurut Politisi PKS ini, dengan cara pemerintah memberi kejelasan jaminan diharapkan ada capaian penurunan kasus positif dengan ketegasan penurunan mobilitas masyarakat melalui jaminan kebutuhan pokok dan kebutuhan pangan seluruh masyarakat yang wajib tinggal di rumah saja.

"Sekarang kondisi kehidupan rakyat semakin susah, harus ada solusi dari pemerintah agar kebutuhan hidup rakyat dapat terpenuhi," ungkapnya.

Selain itu, Johan mengingatkan agar seluruh bantuan sosial termasuk bantuan sembako, beras dipastikan benar-benar mencapai target sasaran yang tepat terutama tepat waktu, tepat jumlah dan tepat orang yang sangat membutuhkan bantuan dengan jumlah yang mencukupi kebutuhannya selama masa PPKM Level 4 ini.

"Jadi bantuan sosial ini bersifat memberikan kepastian agar rakyat tidak keluar rumah, sebab jika bantuannya kurang apalagi terlambat maka secara manusiawi pasti akan keluar rumah untuk mencari pendapatan," tuturnya.

Di sisi lain, Johan menilai, selama ini program bantuan pemerintah belum memenuhi target membantu masyarakat yang terkena dampak PPKM Level 4. Dia mencontohkan, program bantuan beras kepada masyarakat yang dialokasikan sebanyak 11 ribu ton beras dengan pembagian 10 kg per 1 KK untuk bantuan se-Jawa Bali selama PPKM Darurat beberapa waktu lalu. 

"Namun bantuan itu hanya ditargetkan menyasar 30 persen orang miskin dari data jumlah penduduk miskin se-Jawa Bali yang mencapai 14.948.960 jiwa. Sehingga tidak berdampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan beras rakyat miskin se-Jawa Bali," katanya.