Ekonomi

PPKM Darurat Bikin 75% Pedagang Warteg Bakal Bangkrut

Dari sekitar 50% warteg yang ada sekitar 75% yang bakal mengalami kebangkrutan melihat perkembangan yang ada saat ini.


PPKM Darurat Bikin 75% Pedagang Warteg Bakal Bangkrut
Warung Tegal (Warteg) (AKURAT.CO/Abdul Aziz Prastowo)

AKURAT.CO Penerpan PPKM darurat yang dimulai hari ini, tak bisa menghindari banyak pengusaha warteg terpaksa bakal mengalami kebangkrutan.

Ketua Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara), Mukroni dari sekitar 50% warteg yang ada sekitar 75% yang bakal mengalami kebangkrutan melihat perkembangan yang ada saat ini.

"Jika kondisi ini terus berlangsung angka kebangkrutan bisa naik ke 75%," katanya saat dihubungi, Akurat.co, Sabtu (3/7/2021).

Menurutnya kondisi penjualan warteg juga diperparah dengan perekonomian yang kunjung belum pulih. Kemudian dengan perkantoran yang mengurangi jumlah pekerja serta daya beli lemah mempengaruhi penjualan pedagang warteg.

Hal tersebut diperparah dengan harga sembako yang saat ini cenderung naik. tak hanya berimbas pada Warteg namun pedang sembako itu sendiri kekurangan penghasilan.

"Insentif semakin dikurangi Fasilitas diskon pln dan lain-lain dicabut untuk rakyat kecil dan penurunan anggaran pemulihan ekonomi apbn dan tidak focus untuk urusan pandemi dan penyelamatan ekonomi," ujarnya.

Selain itu dari sisi permodalan ia mengatakan pedagang warteg sangat kesulitan karena  ketidak lolosan untuk mendapat kredit disebabkan BI checking.

Seperti diketahui PPKM Darurat  mulai diberlakukan pada tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 khususnya di wilayah Jawa dan Bali. Dalam aturan tersebut untuk Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in).

Sementara itu 100% Work from Home untuk sektor non essential. Untuk sektor essential diberlakukan 50% maksimum staf Work from Office (WFO) dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimum staf WFO dengan protokol kesehatan. Pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup.

Untuk Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.[]