News

PPATK Ungkap 68.057 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Sepanjang 2020

Dian Ediana Rae mengatakan lembaganya selama 2020 telah menerima 68.057 laporan transaksi keuangan mencurigakan di dalam maupun luar negeri.


PPATK Ungkap 68.057 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Sepanjang 2020
Kepala PPATK Dian Ediana Rae dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/3/2021). (DPR RI)

AKURAT.CO, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengatakan lembaganya selama 2020 telah menerima 68.057 laporan transaksi keuangan mencurigakan di dalam maupun luar negeri. 

"Sepanjang 2020, PPATK menerima 68.057 laporan transaksi keuangan mencurigakan ke dalam dan ke luar negeri," kata Dian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/3/2021). 

Selain itu, PPATK juga telah menerima 2.738.598 laporan transaksi keuangan tunai, 6.829.607 laporan transaksi transfer dana dari atau keluar negeri, 32.239 laporan transaksi penyediaan barang dan atau jasa lainnya, dan 917 laporan pembawaan uang tunai ke dalam atau luar daerah kepabeanan Indonesia. 

Dian mengatakan, laporan yang diterima PPATK menjadi modal utama dalam proses penyusunan laporan hasil analisis (LHA) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang didiseminasikan kepada aparat penegak hukum. 

Sementara, untuk peningkatan pemanfaatan LHA dan LHP dalam proses penegakan hukum dan optimalisasi penerimaan negara, PPATK terus bersinergi dan menjalin komitmen dengan pimpinan aparat penegak hukum. 

"LHA dan LHP yang disampaikan, serta asistensi penanganan perkara, telah membantu mengungkap kasus-kasus yang mencakup 26 tindak pidana asal (TPA) sesuai Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010," jelasnya. 

Sebelumnya, PPATK berharap Komisi III DPR RI bisa segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal.  

Dian menjelaskan, kedua RUU tersebut telah rampung dibahas pada tingkat pemerintah. Menurutnya, dua RUU ini juga masuk dalam janji Presiden Joko Widodo yang termaktub dalam program Nawacita 2014-2019 dan RPJMN 2020-2024. 

"PPATK termasuk pemerintah meyakini bahwa dua RUU ini dapat membantu negara dalam mengoptimalkan pengembalian kerugian negara yang berasal dari tindak pidana korupsi, narkoba, perpajakan kepabean dan cukai serta tindak pidana dengan motif ekonomi lainnya," ujarnya.[]