News

PP Muhammadiyah Desak Jokowi Batalkan Hasil TWK 75 Pegawai KPK

Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah mendorong Jokowi mengambil alih kewenangan alih status 75 pegawai KPK menjadi PNS dan membatalkan hasil TWK.


PP Muhammadiyah Desak Jokowi Batalkan Hasil TWK 75 Pegawai KPK
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) (AKURAT.CO/Bayu Primanda)

AKURAT.CO Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah mendorong agar Presiden Joko Widodo mengambil alih kewenangan alih status 75 pegawai KPK menjadi PNS dan membatalkan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Dorongan itu menyusul rekomendasi Ombudsman yang telah melakukan penyelidikan dugaan maladministrasi dalam proses penyelenggaraan TWK pegawai KPK itu.

"Meminta Presiden RI sesuai dengan rekomendasi Ombudsman RI mengambil alih kewenangan alih status pegawai KPK dan membatalkan hasil TWK tersebut, serta mengangkat pegawai KPK yang tidak lolos dalam TWK untuk diangkat sebagai ASN," tulis Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah dalam keterangan tertulisnya yang ditandatangani Ketua Trisno Raharjo, dan Sekretaris Rahmat Muhajir Nugroho, Jakarta, Kamis (29/7/2021). 

Dia mengatakan, hasil TWK yang diselenggarakan oleh KPK dan BKN dalam alih status pegawai KPK tidak bisa dijadikan dasar untuk untuk meloloskan atau tidak meloloskan pegawai KPK. Sebab, BKN telah dinilai tak miliki kompetensi dalam TWK pegawai KPK itu. 

"Setelah Ombudsman temukan ada dugaan maladministrasi terkait pelaksanaan TWK KPK, TWK yang dinilai sebagian bagian dari upaya menghilangkan penyelidik, penyidik, dan pegawai terbaik KPK lainnnya mulai terkuak," katanya. 

Pihaknya juga menilai desain peralihan status kepegawaian KPK yang merupakan buah dari revisi UU KPK menjadi salah satu rangkaian pelemahan KPK. Mereka juga mensinyalir kerja-kerja pemberantasan korupsi selama ini ternyata mengganggu kelompok birokrat yang korup, pebisnis busuk dan politikis tunamoral. 

"Sehingga mereka menginginkan adanya pelemahan KPK," katanya.

Padahal KPK dalam menjalankan tugasnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. 

"Serta berdiri pada asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas," katanya. []