News

PP 85 Harus Dicabut, Relawan Jokowi Minta Pemerintah Berpihak ke Nelayan Lokal

PP 85/2021 justru menjepit ekonomi pengusaha perikanan dan nelayan lokal dan justru menguntungkan kapal-kapal asing. 


PP 85 Harus Dicabut, Relawan Jokowi Minta Pemerintah Berpihak ke Nelayan Lokal
Nelayan di Senegal tengah mencari ikan (Wikimedia Commons)

AKURAT.CO, Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) sesalkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Peraturan ini dianggap menjepit ekonomi pengusaha perikanan dan nelayan lokal dan justru menguntungkan kapal-kapal asing. 

Pernyataan itu disampaikan Iwan Dwi Laksono (Cak IDL), Ketum DPP Jaman dalam keterangan tertulis, Rabu (26/10/2021).

Cak IDL mengatakan, terbitnya peraturan ini tidak sejalan dengan visi Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Sebab kelompok pengusaha perikanan dan nelayan lokal semakin termarginalkan akibat terbitnya peraturan ini.

"PP Nomor 85 Tahun 2021 yang salah satunya mengatur perubahan formula penarikan PNBP yaitu penarikan pra produksi, penarikan pasca produksi dan sistem kontrak. Lalu bagaimana nasib pengusaha perikanan dan nelayan lokal menjadi objek pungutan, baik perijinan, pungutan pajak, PNPB dan lain lain? Dan bagaimana kesejahteraan Anak Buah Kapal (ABK) yang sudah memprihatinkan lalu dibebani banyak potongan tersebut?," tutur Cak IDL.

Cak IDL menuturkan, anggota Jaman yang multisektor salah satunya adalah pengusaha perikanan, nelayan dan ABK di kapal penangkap ikan tentunya terkena dampak atas kebijakan ini.

"Pemerintah dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan kurang peka dalam membuat kebijakan. Di sektor lainnya mendapatkan relaksasi dari pemerintah karena pandemi Covid-19, tetapi pada sektor perikanan tangkap malah menaikkan pungutan hasil perikanan," sesal Cak IDL.

Selain itu, lanjutnya, Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 86 dan 87 sebagai turunan dari  PP 85/2021 menyamarakatan  besaran (PNBP) pra produksi untuk kapal 60 GT -1000 gross ton (GT) sebesar 10% ditambah mengenakan pungutan Pra Produksi untuk kapal ukuran 5 GT - 60 GT sebesar 5 %  dan Pungutan Pasca Produksi untuk kapal ukuran 0 - 60 GT sebesar 5 %.

"Kita tahu bahwa kapal pengusaha perikanan dan nelayan lokal tidak ada yang lebih dari 300 GT, idealnya semakin tinggi GT, tarif yang dikenakan juga lebih tinggi sebagaimana peraturan sebelumnya," katanya.

Kata Cak IDL, PP Nomor 75 Tahun 2015 lebih baik daripada PP Nomor 85 Tahun 2021, yang jelas kapal asing tidak diperbolehkan untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia dan tarif yang dikeluarkan untuk nelayan asing pun mencapai 25% untuk kapal berukuran di atas 200 GT. "Jika sekarang diturunkan menjadi 10%, maka ini tidak pro dengan pengusaha perikanan dan nelayan lokal." 

Ketum DPP Jaman itu khawatir kebijakan tersebut akan membuka kesempatan yang lebar bagi sektor asing untuk mengeksploitasi perikanan di laut Indonesia.

"Jangan menunggu demo atau aksi pengusaha perikanan, nelayan lokal dan ABK berjilid-jilid dan menyerbu ke Jakarta, baru pemerintah mengubah kebijakannya. Era pandemik seperti saat ini seharusnya Kementerian KKP lebih bijak. Kita masih perlu bergotong royong dengan segeala macam elemen terlepas dari krisis Covid-19," imbuhnya.

Meski begitu, Cak IDL mengatakan, sebetulnya pengusaha perikanan dan nelayan lokal tidak menolak untuk ikut sumbangsih ke negara dalam bentuk PNBP, asalkan proposional dan pelibatan sektor lain dengan gotong royong.

"PNBP yang dinaikkan harusnya menarik dari harga ikan yang sudah dipotong biaya melaut, bukan ditarik dari harga kotor seperti PP 85. Jaman menyarankan kepada pemerintah untuk mencabut PP 85 dan tetap berlakukan PP 75," pungkasnya.[]