News

Potong 7 Kepala di Tubuh Polri, Legislator Apresiasi Kinerja Kapolri dan Propam

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan penghargaannya kepada Kapolri Listyo Sigit.


Potong 7 Kepala di Tubuh Polri, Legislator Apresiasi Kinerja Kapolri dan Propam
Wakil Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni (dpr.go.id)

AKURAT.CO, Ketegasan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mencopot tujuh pejabat di lingkungan Korps Bhayangkara karena tak becus membina bawahannya diapresiasi politikus Senayan.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan penghargaannya kepada Kapolri Listyo Sigit. Menurutnya, tindakan ini tidak hanya membuktikan komitmen institusi Polri dalam membenahi kinerja, namun juga menunjukkan ketegasan Kapolri dalam membina anak buahnya.

"Pak Kapolri dalam hal ini benar-benar menunjukkan ketegasan dan kelugasannya. Bagaimana tidak, belum sampai seminggu menyampaikan janji akan 'memotong kepala' beliau akhirnya benar-benar 'memotong kepala'," ujar Sahroni kepada wartawan, Jakarta, Selasa (2/11/2021).

baca juga:

Menurut Sahroni, ungkapan 'potong kepala' yang diungkapkan Kapolri beberapa waktu lalu bukan sekadar ungkapan belaka.

"Ini menunjukkan bahwa beliau tidak hanya obral janji, namun benar-benar mengevaluasi bawahan dan memberikan reward and punishment jika memang diperlukan. Jadi memang Pak Kapolri kita ini kinerjanya sangat tegas, bukan kaleng-kaleng," jelasnya.

Selain itu, Politikus Partai Nasdem ini juga menyoroti kinerja dari Divisi Propam Polri yang dinilainya sangat baik dalam menindak berbagai bentuk pelanggaran aturan oleh polisi.

Menurutnya, Propam juga bekerja dengan sangat sigap dan tegas tanpa keraguan menindak tegas anggota kepolisian.

"Di bawah Irjen Ferdy Sambo, Divisi Propam Polri menjadi lembaga kepolisian yang tegas dan disegani, serta tidak ragu-ragu dalam menindak personel polisi yang melanggar aturan," kata Sahroni.

Propam dinilainya tidak hanya fokus mengawasi kinerja internal, namun mereka juga sampai menggandeng institusi eksternal seperti Komnas HAM untuk memastikan bahwa kepolisian bekerja sesuai dengan koridor hukum.