Ahmad Aron Hariri

Penulis adalah Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK)
News

Potensi Pelanggaran di Perekrutan Pegawai Eks KPK Jadi ASN Polri

Keputusan Kapolri merekrut eks pegawai KPK untuk jadi ASN di Polri, secara prosedural berpotensi melanggar peraturan yang ada


Potensi Pelanggaran di Perekrutan Pegawai Eks KPK Jadi ASN Polri
Gedung KPK (AKURAT.CO)

AKURAT.CO Keputusan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo merekrut mantan atau eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di badan Polri, secara prosedural berpotensi melanggar Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah tentang menejemen ASN, bahkan aturan Kepolisian Republik Indonesia itu sendiri soal Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal ini penting diingatkan bukan hanya agar polri tidak melanggar aturan, tapi juga menuntut Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bersikap adil.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memang belum menjelaskan detail skema rekrutmen eks pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) yang sebelumnya digelar oleh lembaga antirasuah tersebut. Namun probabilitas benturan regulasi memerlukan adanya revisi peraturan. Nah akankah revisi atau diskresi itu akan dibuat hanya sekedar untuk 56 pegawai yang tidak memenuhi syarat TWK atau untuk keseluruhan CPNS Polri? Belum lagi tawaran Polri ini diterima semua eks pegawai KPK, namun kesan pengistimewaan nampak berasa dan sangat melukai ribuan CPNS lain, termasuk Pelaksana Harian (PLH-PLH) di Polri yang belum diangkat.

Bilalah sebagian orang menyebut tawaran Kapolri itu jalan keluar dan untuk menjaga kamtibmas, maka sesungguhnya hanya berusaha keluar dari masalah A kemudian masuk pada masalah B C, D, bahkan hingga Z. 

Kewenangan Kapolri merekrut 56 orang yang TMS di tes wawasan kebangsaan didasarkan pada UU Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Dengan kewenangan pada UU tersebut, maka publik harus cermat, bahwa apapun skema Polri nanti dalam kewenangan itu ada 3 poin tentang larangan penyalahgunaan wewenang (pasal 17). 

Selain itu, secara kronologis di media, usulan rekrutmen eks pegawai KPK muncul secara tunggal dari Kapolri. Usulan yang disampaikan seperti one men show, bukan di kantor Polri, bahkan tanpa didampingi Wakapolri dan Kabareskrim selaiknya dilakukan secara umum sebagai keputusan sebuah lembaga, itulah sesungguhnya misteri terbesar pada persoalan ini selain skema rekrutmen yang belum diketahui detailnya. Adakah motif sebelum motif?