News

Ponpes Markaz Syariah Milik Rizieq Shihab Tidak Terdaftar di Kemenag

Ponpes) Markaz Syariah di Megamendung, milik terdakwa Muhammad Rizieq Shihab (MRS) belum terdaftar di Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bogor. 


Ponpes Markaz Syariah Milik Rizieq Shihab Tidak Terdaftar di Kemenag
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab bersiap menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (12/12/2020). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Pondok Pesantren (Ponpes) Markaz Syariah di Megamendung, milik terdakwa Muhammad Rizieq Shihab (MRS) belum terdaftar di Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bogor. 

Hal tersebut disampaikan Kapala Seksi (Kasi) Pendidikan dan Ponpes Kemenag Kabupaten Bogor, HA Sihabudin saat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara pelanggaran protokol kesehatan saat acara di Megamendung, Bogor.

Diketahui, ponpes milik Rizieq Shihab tersebut bernama Pondok Pesantren Argikultural Markaz Syariah yang dibangun di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Ponpes yang ada di kabupaten Bogor itu (Markaz Syariah) dalam database yang ada itu belum didaftarkan ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor," kata Sihabudin di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Senin (26/4/2021).

Sihabudin mengatakan, setiap pendirian Pondok Pesantren diharuskan untuk mendaftarkan terlebih dahulu ke Kemenag.

Sebab, kata dia, pemenuhan tersebut dilakukan untuk mendapatkan izin dan legalitas Ponpes dari negara. 

"Kalau tidak di daftrakan, berarti belum punya izin, belum punya legalitas," ujarnya. 

Ia menjelaskan, persyaratan untuk pendaftaran itu perlu dilakukan jika persyaratan pendirian telah dipenuhi.

"Di mana dengan melampirkan surat yayasan berbadan hukum, profil Pondok Pesantren hingga pernyataan cinta NKRI," ucapnya. 

Kendati demikian, untuk ponpes Agrikultural Markaz Syariah milik Rizieq Shihab sudah diminta untuk melakukan pendaftaran kepada Kemanag.

"Kami sudah meminta untuk memohon segera mendaftarkan," jelasnya. 

Sebab, kata Sihabudin, jika pondok pesantren telah memiliki izin atau sudah terdaftar, maka berhak menerima layanan ataupun bantuan negara. Sedangkan untuk Pondok Pesantren yang belum mendaftarkan legalitas pesantrennya, maka tidak berhak menerima layanan negara. 

"Yang sudah punya izin berhak menerima layanan negara, kalau tidak (memiliki izin) gak akan mendapatkan layanan negara," tuturnya.

Diketahui, perkara kerumunan massa ini terjadi saat Muhammad Rizieq Shihab (MRS) menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid dan peresmian Ponpes Agrikultural Markaz Syariah.

Eks Pentolan Front Pembela Islam (FPI) itu untuk kasus pelanggaran protokol kesehatan yang menimbulkan kerumunan di Megamendung ini perkaranya teregister dengan nomor 226/Pid.B/2021/PN.JktTim.

Dirinya didakwa Pasal 93 UU nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo pasal 14 ayat (1) UU nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo 216 ayat 1 KUHP. []