Olahraga

PON Papua 2021 Usai, Bagaimana Nasib Semua Venue dan Fasilitas Olahraganya?

Berkaca dari yang sudah-sudah, tak sedikit venue atau fasilitas olahraga yang akhirnya terlantar usai menggelar PON.


PON Papua 2021 Usai, Bagaimana Nasib Semua Venue dan Fasilitas Olahraganya?
Kementerian PUPR memperpanjangan masa pelaksanaan pembangunan PON XX Papua hingga awal tahun 2021 (Kementerian PUPR)

AKURAT.CO, Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua 2021 secara resmi ditutup pada Jumat (15/10). Sebanyak 37 cabang olahraga telah dimainkan di pesta olahraga paling bergengsi di Tanah Air itu sejak 2 Oktober lalu.

Pasca-PON, kini muncul pertanyaan bagaimana nasib venue-venue yang tersebar di empat klaster, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke untuk ke depannya.

Berkaca dari pelaksanaan PON yang sudah-sudah, tak sedikit venue atau stadion beserta fasilitas olahraga di beberapa daerah yang akhirnya terlantar usai menggelar ajang multi olahraga empat tahunan itu. Biaya perawatan yang terlampau tinggi kerap jadi alasan tak terawatnya fasilitas olahraga tersebut.

Untuk mencegah hal tersebut terjadi di Papua, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Zainudin Amali mengatakan bahwa dirinya sudah meminta kepada pemerintah daerah untuk membentuk sebuah badan atau lembaga pengelola yang bertanggung jawab untuk perawatan venue-venue pasca-PON.

“Tadi saya baru bicara dengan Kadispora Papua setelah rapat Peparnas. Beliau sampaikan sekarang sudah disiapkan satu lembaga yang akan mengelola. Kalau Gelora Bung Karno (GBK) kan ada direksi pengelolaannya,” kata Menpora Amali dalam jumpa pers virtual, Sabtu (16/10).

Menurut Menpora, pengelolaan venue tidak bisa dilakukan satu pihak saja. Oleh karena itu, pemerintah daerah dengan lembaga tersebut, perlu membuka diri untuk bekerja sama dengan berbagai pihak demi merawat fasilitas-fasilitas olahraga yang ada. 

“Ini harus bermitra. Enggak bisa enggak. Contoh tempat-tempat bekas PON yang lalu, karena mau dikelola sendiri oleh daerah akhirnya tidak bisa. Tetap berharap ama APBD,” tutur Amali. 

“Nah berharap sama APBD itu bisa tahan sampai berapa lama? Kan lama-lama ga tahan juga untuk maintenance dan lain-lainnya. Itu makanya harus membuka diri apakah dgn swasta atau mitra-mitra lain yang bisa memanfaatkan itu.”

Menpora kemudian mencontohkan kompleks olahraga Gelora Bung Karno di Jakarta yang pemeliharaan fasilitas-fasilitas olahraganya tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga dari kegiatan-kegiatan komersial di lingkungan sekitar seperti mall dan lain-lain.

“Saya sudah sampaikan sekarang ini kita tidak bisa hanya mengandalkan biaya utk pemeliharaan itu selain dari APBD dari sewa-sewa. itu nggak bisa. GBK itu bisa juga hidup bahkan sekarang sudah bisa masuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), itu dari lingkungan sekitar yang komersial,” jelas Menpora.

“Ke depan, tempat-tempat olahraga, nanti PON ke depan saya dorong. Sumut sudah menyiapkan sport center itu ada mall, rumah sakit internasional. Nah itu dia baru bisa hidup untuk mensubsidi penggunaan untuk keperluan olahraga.”