News

Polri Tunggu Keputusan Pemerintah soal Legalisasi Ganja Medis

Polri masih menunggu keputusan pemerintah terkait wacana legalisasi ganja untuk medis.


Polri Tunggu Keputusan Pemerintah soal Legalisasi Ganja Medis
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan (Humas Polri)

AKURAT.CO, Polri masih menunggu keputusan pemerintah terkait wacana legalisasi ganja untuk medis.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, pihaknya akan mendukung jika keputusan tersebut baik untuk masyarakat.

"Nanti kita lihat, nanti akan melihat keputusan kalau memang itu sebuah kebijakan polri akan selalu mendukung," kata Ramadhan di Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Jumat (1/7/2022).

baca juga:

Ramadhan memastikan kebijakan tersebut akan dikaji lebih dalam dan melalui proses yang panjang untuk mengantisipasi penyalahgunaan.

"Kita lihat pasti akan dikaji, diatur bagaimana kebijakannya tersebut. Tentu itu melalui proses medis yang mana ada takarannya pasti," jelas dia.

Ia menerangkan, proses medis yang panjang itu juga diyakini guna menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap penggunaan ganja. Apalagi, ganja merupakan salah satu narkotika yang masuk ke dalam golongan I.

"Ketika digunakan secara berlebihan kan juga merupakan penyimpangan merupakan pelanggaran ya tentu pelanggaran itu kita melihat aturannya dan undang-undangnya ya penyalahgunaan obat namanya kan gitu kan tentu itu nanti akan diikuti dengan aturan dan perundang-undangan," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa memastikan jajarannya dapat membuka peluang untuk mengeluarkan ganja dari narkoba golongan I lewat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Hal itu ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) antara Komisi III dengan orang tua dari anak yang mengidap cerebral palsy, Santi Warastuti bersama Ketua Pembina Yayasan Sativa Nusantara Prof Musri Musman. 

"Memang saya setuju golongan ini diturunkan menjadi golongan II, tinggal bagaimana pengendaliannya. Persoalan pengendalian seperti kita perlu melibatkan kepolisian dan BNN," kata Desmond di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (30/6/2022).

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra itu menyadari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sudah tidak begitu relevan dan butuh perubahan.

"Ada hal-hal tidak logis dalam UU lama, karenanya kita perbarui," tukas dia. 

Sebagai informasi, dalam RDPU Komisi III DPR RI kali ini, hadir juga tim kuasa hukum Santi, Singgih Tomi Gumilang dan Direktur Eksekutif Yayasan Sativa Nusantara Dhira Narayana.

Sebelumnya diberitakan, penggunaan ganja untuk medis kembali hangat diperbincangkan setelah Santi Warastuti, seorang ibu menjalankan aksi unjuk rasa di Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) yang jatuh pada tanggal 26 Juni.

Santi membentangkan poster bertuliskan 'Tolong Anakku Butuh Ganja Medis’ saat Car Free Day di kawasan Bundaran HI, Minggu 26 Juni 2022, menjadi viral di media sosial.

Santi menuntut kepastian hukum kepada pemerintah melalui Mahkamah Konstitusi (MK) agar segera melegalkan ganja untuk medis. Hal itu sangat penting bagi Santi demi mengobati anaknya yang mengidap Cerebral Palsy (CP) atau dalam bahasa sederhananya lumpuh otak disebabkan oleh perkembangan otak yang tidak normal. []