News

Polri Sita Uang Rp1,4 Miliar dari Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Cengkareng

Polri menyita uang tunai sejumlah Rp1,451 miliar dari kedua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rumah susun (rusun) di Cengkareng, Jakarta Barat.


Polri Sita Uang Rp1,4 Miliar dari Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Cengkareng
Ilustrasi - Korupsi (AKURAT.CO/Candra Nawa)

AKURAT.CO, Polri menyita uang tunai sejumlah Rp1,451 miliar dari kedua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rumah susun (rusun) di Cengkareng, Jakarta Barat.

Uang itu didapat dari sejumlah pihak.

“Ada uang tunai Rp161 juta dari saudara MS, mantan Kasi Pemerintahan dan Trantip, Cengkareng. Yang kedua Rp500 juta dari saudara J mantan Camat Cengkareng tahun 2011-2014. Yang ketiga nilainya Rp790 juta dari saudara ME Camat Cengkareng tahun 2014-2016," tutur Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan dalam jumpa pers, Rabu (2/2/2022) malam.

baca juga:

Selain uang, polisi juga mengamankan barang bukti di antaranya dokumen berupa girik, dokumen persyaratan penerbitan sertifikat hak milik (SHM), warkah terkait tanah Cengkareng, dokumen berkaitan dengan proses pengadaan tanah, dan dokumen berkaitan dengan proses pembayaran tanah.

Kasus pengadaan lahan itu terjadi pada 2015, yaitu saat Jakarta dipimpin Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan laporannya telah diterima Bareskrim Polri pada 27 Juni 2016.

Berdasarkan laporan bernomor LP 656/VI/2016 yang diterima Bareskrim Mabes Polri, kepolisian menduga ada tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah seluas 4,69 hektare dan 1.137 meter persegi di Cengkareng, Jakarta Barat.

Tanah itu rencananya akan menjadi lahan pembangunan rumah susun untuk Tahun Anggaran 2015 dan 2016 yang nilai totalnya hampir mencapai Rp700 miliar, tepatnya Rp684.510.250.000.

"Namun, sebagian atau seluruh luas tanah diduga bermasalah, karena sertifikatnya merupakan hasil rekayasa sehingga lahan tidak dapat dikuasai, dimiliki, dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh negara, kata Ramadhan.

Kini, kedua tersangka itu ditahan dan dijerat dengan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. []