News

Polri Siap Hadapi Kemungkinan Gugatan Ferdy Sambo soal Pemecatan di PTUN

Polri Siap Hadapi Kemungkinan Gugatan Ferdy Sambo soal Pemecatan di PTUN
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Setelah permohonan banding kliennya ditolak, Kuasa Hukum Ferdy Sambo, Arman Hanis mempersiapkan langkah hukum yaitu akan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Terkait hal ini, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo memastikan pihaknya siap menghadapi kemungkinan gugatan hasil keputusan sidang etik banding dan menjatuhkan sanksi pemencatan dari kepolisian terhadap para tersangka yang terkait dalam kasus Brigadir J, terutama Ferdy Sambo.

"Ya, tentunya dari Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) dan Divisi Hukum (Divkum) Polri siap," jelasnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Kamis (22/9/2022).

baca juga:

Jenderal bintang dua itu mengatakan, pengajuan gugatan ke PTUN merupakan hak konstitusional setiap warga negara.

"Hasil keputusan banding Irjen Ferdy Sambo sudah final dan mengikat. Untuk pengajuan PTUN itu hak konstitusional setiap warga negara," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Banding Polri menolak permohonan banding eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo. Dengan demikian, Ferdy Sambo tetap diberhentikan dengan tidak hormat dari Polri.

Sidang banding ini dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto di Gedung TNCC, Jakarta, pada Senin (19/9/2022).

"Satu, menolak permohonan banding pemohon banding. Dua, menguatkan putusan sidang komisi kode etik Polri nomor NIP/74/VIII/tanggal 26 Agustus 2022 atas nama pelanggar Irjen Ferdy Sambo SH SIK MH, NRP 73020260 jabatan pati Yanma Polri atas nama pelanggar Irjen Pol Ferdy Sambo," kata Ketua Sidang Komisi Banding Komjen Agung Budi Maryoto saat membacakan putusan sidang banding Ferdy Sambo, Senin (19/9/2022).

Tidak hanya itu, komisi banding juga menjatuhkan sanksi etika kepada Ferdy Sambo.

"Yang selanjutnya komisi banding menjatuhkan sanksi etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri," tegas Agung. []