News

Polri Serahkan Dokumen Pemecatan ke Ferdy Sambo

Polri telah menyerahkan hasil putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Ferdy Sambo.


Polri Serahkan Dokumen Pemecatan ke Ferdy Sambo
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo (tengah) Saat memberikan konferensi pers mengenai pemeriksaan Putri Candrawathi istri Irjen Pol Ferdy Sambo di Mabes Polri, Kebayoran, Jakarta, Jumat (26/8/2022). Menjelaskan pemeriksaan Putri Candrawathi akan dilanjutkan pada hari Rabu (31/8/2022) mendatang. Lanjutan pemeriksaan dilakukan karena tersangka merasa kelelahan. Pemeriksaan selanjutnya akan dilanjutkan dengan metode konfrontasi dengan keterangan tersangka lain. AKURAT.CO/Sopian (Sopian)

AKURAT.CO, Polri telah menyerahkan hasil putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo. 

"Hasil komunikasi Karo Wabprof bahwa petikan putusan PTDH FS (Ferdy Sambo) hari ini sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang bersangkutan hari ini sudah menerima petikan hasil sidang etik dan banding yang digelar beberapa waktu lalu," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan di Mabes Polri, Jumat (23/9/2022).

Mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu mengatakan proses pemecatan tidak sampai ke presiden. 

baca juga:

"Untuk proses administrasi juga dari Wabprof sudah serahkan ke SDM. Artinya SDM juga on progress. Prosesnya teman-teman biar tidak selalu nanya apakah sampai ke presiden, enggak. Prosesnya cukup dari SDM ke Pak Kapolri, ke Sekmil (sekretaris militer), tanda tangan pengesahan tanda tangan Sekmil saja untuk surat keputusannya diserahkan ke SDM, SDM nanti menyerahkan ke yang bersangkutan," ucapnya.

Dedi menegaskan, proses administrasi tersebut tidak akan merubah subtansi dari hasil putusan sidang kode etik, yakni PTDH alias pemecatan Ferdy Sambo.

"Nggak ada kaitannya dengan Pak Presiden. Subtansinya tidak akan diubah, tetep PTDH. (Surat langsung diserahkan) Ke FS . Setelah diterima nanti ada tanda terimanya, bukti ke Wabprof Propam. Sudah cukup dengan pemberian surat tersebut (tidak ada seremonial), substansi PTDH sangat clear," Dedi menandaskan.[]