News

Polri Resmi Tetapkan 4 Tersangka Penyelewengan Dana ACT

Polri Resmi Tetapkan 4 Tersangka Penyelewengan Dana ACT
Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/7/2022). Pemeriksaan ini berkaitan dengan kasus dugaan penyelewengan dana sosial ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 yang terjadi 2018 lalu. Sofyan (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Bareskrim Polri resmi menetapkan empat orang tersangka dalam penyelewengan dana donasi dan CSR jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 yang dikelola oleh lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT). 

Empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Ahyudin (A) selaku pendiri dan mantan Ketua Yayasan ACT, dan Ibnu Khajar (IK) selaku Ketua Yayasan ACT. Kemudian HH (Heryana Haryani) sebagai Dewan Pengawas ACT dan Novariadi Imam Akbari (NIA)  yang merupakan anggota pembina pada periode kepemimpinan tersangka A

"Empat orang yang disebutkan tadi pada pukul 15.50 WIB, telah ditetapkan sebagai tersangka," Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Helfi Assegaf dalam konferensi pers, Senin (25/7/2022).

baca juga:

Dalam kesempatan yang sama, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan para tersangka dijerat dengan tindak pidana Penggelapan dan atau Penggelapan dalam Jabatan dan atau Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Tindak Pidana Yayasan dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang.

"Yaitu sebagaimana dimaksud dalam pertama Pasal 372 KUHP, kedua Pasal 374 KUHP, ketiga Pasal 45A ayat 1 juncto Pasal 28 ayat 1 Undang-undang 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang 11 tahun 2008 tentang ITE," kata Ramadhan. 

Selanjutnya, Pasal 70 ayat 1 dan 2 juncto Pasal 5 Undang-undang 16 tahun 2001 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

Kemudian Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tidak Pidana Pencucian Uang. Keenam, Pasal 6, Pasal 55 KUHP junto Pasal 56 KUHP. []