News

Polri: Pengamanan Aksi 22 Mei Sudah Sesuai SOP


Polri: Pengamanan Aksi 22 Mei Sudah Sesuai SOP
Petugas Kepolisian mencoba menenangkan massa Demonstran yang membuat kericuhan saat menggelar Aksi 22 Mei di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Aksi unjuk rasa itu menyikapi putusan hasil rekapitulasi nasional Pemilu serentak 2019 yang dianggap terjadi kecurangan. (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan pihak kepolisian dalam melaksanakan tugas mengamankan aksi unjuk rasa dalam aksi 22 Mei berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap).

Hal itu disampaikannya terkait rencana Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang akan melakukan pengecekan terkait penggunaan peluru tajam dalam aksi unjuk rasa yang terjadi di sekitar Bawaslu, Tanah Abang, dan Petamburan, pada Rabu (22/5/2019) dini hari.      

"Standar operasional prosedur penanganan unjuk rasa adalah Perkap 1 nomor 29 tentang tata cara penguatan pengamanan kepolisian. Kemudian perkap 7 tahun 2009 tentang sistem laporan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (23/5/2019).      

Pihak kepolisian, dikatakannya, dalam menjalankan tugas pengamanan dan ketertiban masyarakat berdasarkan Perkap yang telah berlaku dan dijadikan dasar dalam membubarkan massa yang melaksanakan unjuk rasa.    

"Kemudian peraturan kapolri tentang tahapan-tahapan penanganan massa anarkis. Dan langkah itu sudah dilakukan," jelasnya.      

Dedi pun menegaskan bahwa polisi dalam menangani unjuk rasa pada 22 Mei tidak dilengkapi senjata api dan peluru. Menurutnya, senjata api bisa digunakan dalam keadaan tertentu apabila massa melakukan tindakan anarkis.     

"Perlu dicatat kembali bahwa melakukan penanganan tidak dibekali peluru tajam. Dan senjata api. Senpi hanya digunakan peleton anti anarkis yang penggunaannya sangat bergantung pada eskalasi ancaman dan gangguan. Itu pun yang menggerakan Kapolda (Metro Jaya)," tuturnya.     

Apabila tidak ada perintah dari Kapolda Metro Jaya, maka personel kepolisian tidak bisa menggunakan senjata api. Jadi, lanjut Dedi, anggota Brimob hanya menggunakan tameng dan gas air mata atau water Cannon.    

"Tanpa perintah Kapolda, peleton anarkis tidak bergerak. Oleh karena itu dalam penanganan massa ini banyak menggunakan tameng. Kemudian gas air mata atau water cannon," tegasnya.[]

Dedi Ermansyah

https://akurat.co