News

Polri Diyakini Mampu Laksanakan Instruksi Presiden Soal Penerapan UU ITE

Polri Diyakini Mampu Laksanakan Instruksi Presiden Soal Penerapan UU ITE
Ketua Komisi III Herman Hery saat menggelar konferensi pers di Komisi III, Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

Presiden Jokowi mengatakan, bakal mengajukan revisi UU ITE ke DPR jika UU tersebut dinilai tak bisa memberi keadilan. 
Merespon hal tersebut, Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery meyakini Polri mampu menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo agar selektif dalam menangani laporan masyarakat. 
"Saya yakin bahwa kapolri dan jajaran nya sudah mengantisipasi perintah presiden tsb, apalagi saat ini konsep Presisi sedang di kerjakan oleh kapolri dan jajaran nya," ujar Herman, kepada wartawan, Selasa (16/2/2021). 
Menurut Politisi PDI Perjuangan itu, instruksi Presiden kepada Polri ditujukan agar selektif dalam tangani kasus terkait UU ITE lantaran masyarakat kerap menggunakan pasal karet dan membuat gaduh di ruang publik. 
"Apa yang di sampaikan oleh presiden saya artikan bahwa dalam melakukan GAKKUM terkait UU ITE," ungkapnya. 
"Akhir-akhir ini masyarakat menggunakan UU tersebut untuk saling melaporkan walaupun penerapan pasal terkait UU tersebut sangat tipis namun suasana menjadi gaduh, dan presiden menginginkan polri lebih jeli dan selektif sehingga tidak menjadi gaduh," sambungnya. 
Kendati demikian, Herman yakin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dapat menjalankan instruksi dengan baik. Komisi III DPR RI, kata Herman, mendukung proses penegakan hukum tidak dilakukan dengan cara membuat gaduh. 
"Dalam tugas pengawasan Komisi III, kami sangat mendukung agar penegakan hukum tidak di lakukan dengan cara membuat gaduh, karena negara sedang konsen mengatasi pandemi covid serta memulihkan ekonomi nasional," pungkasnya. 
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo membahas kemungkinan revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) saat memberikan arahan dalam rapat pimpinan bersama TNI-Polri pada Senin (15/2/2021). 
Jokowi akan mengajukan revisi UU ITE ke DPR apabila aturan tersebut tidak dapat memberi keadilan pada masyarakat. 
"Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya, saya akan minta pada DPR untuk bersama-sama merevisi UU ini, UU ITE ini," kata Jokowi dalam video di akun YouTube Sekretariat Presiden dikutip AKURAT.CO pada Selasa (16/2/2021). 
Jokowi mengatakan, selama ini UU ITE menjadi alat untuk melaporkan seseorang. Pelaporan itu tidak sedikit yang merasa dirugikan. 
"Karena di sinilah hulunya, hulunya ada di sini, revisi. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," kata dia. 
Memang, menurutnya semangat UU ITE sejatinya adalah menjaga agar ruang digital Indonesia tetap bersih dan sehat. Namun, hal ini semakin jauh dari semangat tersebut. 
"Tapi implementasinya, pelaksanaannya, jangan justru menimbulkan rasa ketidakadilan," ujar dia.[]

baca juga:

Bayu Primanda

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu