News

Polling Ungkap Mayoritas Warga Thailand Ingin PM Prayut Chan-o-cha Mundur dari Jabatan Bulan ini

Jajak pendapat baru menunjukkan, hampir dua pertiga pemilih Thailand setuju Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha harus meninggalkan kantor bulan ini.


Polling Ungkap Mayoritas Warga Thailand Ingin PM Prayut Chan-o-cha Mundur dari Jabatan Bulan ini
Seorang pengunjuk rasa menginjak gambar Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha selama rapat umum di luar Parlemen di Bangkok, Thailand, 20 Februari 2021 (Reuters/ Athit Perawongmetha)

AKURAT.CO Partai oposisi terbesar Thailand pekan lalu membuat langkah mengejutkan, dengan meluncurkan apa yang disebut sebagai upaya hukum untuk mempersingkat masa jabatan Perdana Menteri (PM) Prayut Chan-o-cha.

Aksi berani oposisi itu pun sekarang tampaknya mendapatkan dukungan dari publik yang cukup besar.

Reuters melaporkan jajak pendapat baru yang menunjukkan bahwa hampir dua pertiga pemilih Thailand setuju dengan argumen Partai Pheu Thai (PTP), bahwa Prayut Chan-o-cha harus meninggalkan kantor bulan ini.

baca juga:

PTP sendiri adalah partai tunggal terbesar di majelis rendah parlemen. Partai itu telah mengumumkan bahwa mereka sedang mencari keputusan dari Mahkamah Konstitusi Thailand, terkait apakah jabatan lima tahun Prayut sebagai kepala junta militer harus diperhitungkan dalam batas delapan tahun masa jabatan konstitusionalnya.

Jajak pendapat tersebut, yang dilakukan oleh Institut Administrasi Pembangunan Nasional (NIDA), melibatkan hingga 1.312 orang. Jajak pendapat ini berlangsung pada 2-4 Agustus, dengan hasil menunjukkan bahwa 64 persen responden ingin Prayuth 'minggat' pada 23 Agustus. Ini adalah tanggal di mana Prayut merayakan ulang tahun pengangkatannya yang kedelapan sebagai PM Thailand untuk pemerintahan usai kudeta militer. Sementara sisanya, sebanyak 33 persen responden, lebih suka menunggu keputusan pengadilan.

Sebagai panglima militer, Prayut memimpin kudeta pada tahun 2014 yang menggulingkan pemerintahan PTP yang dipimpin oleh Yingluck Shinawatra. Yingluck adalah saudara perempuan mantan PM Thaksin Shinawatra yang diasingkan, yang juga digulingkan oleh tentara pada tahun 2006. 

Prayuth kemudian menjabat sebagai PM untuk pemerintahan militernya hingga pemilihan pada 2019. Namun, parlemen berikutnya dipilih berdasarkan konstitusi baru yang dirancang militer, akhirnya juga membuat Prayuth menjadi PM.

Banyak upaya telah dilakukan oleh partai-partai oposisi Thailand untuk membalikkan apa yang mereka anggap sebagai perebutan kekuasaan yang tidak sah oleh Prayut. Tawaran hukum pada minggu lalu pun hanyalah satu dari rentetan upaya tersebut.

Kendati begitu, oposisi telah mengajukan empat mosi tidak percaya pada Prayuth dan anggota kabinetnya. Mosi ini menjadi yang terbaru setelah bulan lalu, hal yang sama diajukan dengan mengusung klaim korupsi dan salah urus ekonomi. 

Pada waktu bersamaan, pemerintah Prayuth dihantam gelombang protes pemuda, yang menyerukan pengunduran dirinya dan memperkenalkan batasan pada kekuatan monarki, yang selama ini menjustifikasi intervensi berulang militer dalam politik Thailand.

Para pembela Prayuth berpendapat bahwa masa jabatan PM itu dimulai setelah pengesahan konstitusi baru pada tahun 2017. Sementara yang lain mengatakan bahwa masa jabatannya dimulai setelah pemilihan 2019. 

NIDA sendiri tidak melakukan jajak pendapat mengenai argumen yang berlawanan ini, dan sulit untuk memperkirakan sentimen pemilih nasional dari jajak pendapat dengan lebih dari 1.000 responden.

Namun, menurut situs berita The Diplomat, tidak ada alasan kuat untuk meragukan jika hasil jajak pendapat itu adalah cermin opini publik secara keseluruhan. Di sisi lain, sedikit pula alasan untuk berpikir bahwa tawaran hukum PTP akan berhasil, di mana kemungkinan berikutnya hanyalah menyiapkan panggung sengit untuk pemilihan tahun depan.[]