News

Politisi PSI: Ada Kemunduran Birokrasi di Era Anies Baswedan

Eneng Malianasari menilai ada kemunduran birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada masa kepemimpinan Gubernur Anies.


Politisi PSI: Ada Kemunduran Birokrasi di Era Anies Baswedan
Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Eneng Malianasari. (Istimewa)

AKURAT.CO, Politisi PSI DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari menilai ada kemunduran birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

Mili sapaan Eneng Malianasari menyatakan, salah satu indikator kemunduran birokrasi di bawah kepemimpinan Anies Baswedan adalah semakin tertutupnya semua informasi penting di DKI. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai tidak transparan. 

"Pemprov DKI Tertutup banget sih menurutku. Sudah beberapa kali PSI, atas nama fraksi melayangkan beberapa pendapat bahwa ada kemunduran birokrasi atau ada kemunduran transparansi pengelolaan kebijakan, khususnya di Jakarta," kata Mili ketika dikonfirmasi AKURAT.CO, Kamis (15/4/2021).

Sikap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekarang ini dinilai berbanding terbalik dengan masa kepemimpinan gubernur-gubernur sebelumnya. Tertutupnya sikap Anies Baswedan dan anak buahnya kata Mili terefleksi dari sejumlah kebijakan, seperti keputusan untuk membatasi akses masyarakat terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI.

Kasus lain yang mengkonfirmasi tertutup dan tidak transparannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lanjut Mili adalah soal anggaran Formula  E yang sama sekali tidak terpublikasikan. Masyarakat baru mengetahui setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta merilis hasil audit yang menyebut Anies Baswedan telah menggelontorkan anggaran nyaris Rp1 triliun untuk ajang ini.

"Mulai dari situs APBD yang awalnya bisa diakses semua orang, di mana saja, kapan saja, sekarang kan tidak bisa diakses semua orang. Sekarang harus punya akun terverifikasi dulu dan itupun data yang ditampilkan enggak lengkap, enggak rinci," tegasnya.

Tidak hanya tertutup soal anggaran, Mili mengatakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemda DKI pada masa kepemimpinan Anies Baswedan pelit data.

Mili bercerita, Komisi B DPRD DKI Jakarta pernah rapat bersama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, tepatnya dua pekan lalu atau ketika dugaan korupsi lahan rumah DP 0 rupiah tengah hangat diperbincangkan. Kala itu, perwakilan PD Sarana Jaya tidak memawa data apapun.

Bahkan, ketika rapat lanjutan, Sarana Jaya tetap cuek. Mereka datang tanpa data yang sebelumnya diminta Komisi B.

“Rapat terakhir dengan Sarana Jaya itu aku tegas ini rapat tidak serius. Rapat pertama Sarana Jaya datang tidak bawa data. Pertama diputuskan rapat ditunda kembali pada dua minggu, waktu yang ditentukan dengan data yang sudah harus disiapkan. Next setelah dua minggu enggak ada data yang diserahkan ke kita lho,” ungkapnya.[]

Arief Munandar

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu