News

Politisi PAN: Pengambilalihan Lahan Tidak Boleh Sewenang-wenang

Zainuddin Maliki menyayangkan konflik yang terjadi akibat aktivitas pengukuran lahan query tambang batuan andesit di Desa Wadas


Politisi PAN: Pengambilalihan Lahan Tidak Boleh Sewenang-wenang
Warga Desa Wadas dibebaskan (ANTARA FOTO)

AKURAT.CO, Anggota DPR RI Fraksi PAN, Zainuddin Maliki menyayangkan konflik yang terjadi akibat aktivitas pengukuran lahan query tambang batuan andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah.

Dia mengungkapkan, pada saat membahas UU Ciptakerja di DPR, fraksinya meminta pengambilalihan lahan masyarakat untuk kepentingan proyek strategis tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.

"Harus ditempuh dialog dengan pemilik lahan sehingga dicapai kesepakatan. Di samping itu juga harus ada kajian proyek strategis yang melibatkan akademisi. Pemilik lahan harus diajak bicara dan mendapat ganti rugi yang layak," ungkap Zainuddin kepada wartawan, Rabu (9/2/2022).

baca juga:

Lebih lanjut ,Zainuddin juga mengingatkan cara-cara intimidasi dengan pengerahan aparat adalah cara-cara kuno. Menurutnya, cara-cara represif tidak akan menyelesaikan masalah.

"Kekerasan akan menuai resistensi,” katanya.

Selain itu, Zainuddin menilai penting dibangun kesadaran bahwa dialog itu jalan terbaik menyelesaikan setiap masalah.

"Saya minta utamakan dialog. Jangan ada warga yang diperlakukan semena-mena. Jangan sampai atas nama pembangunan justru rakyat dikorbankan. Hal ini sudah tidak boleh terjadi lagi di era reformasi," tegasnya.

"Jangan hadapkan masyarakat dengan aparat, oleh karena itu BPN (Badan Pertanahan Nasional) harus memaksimalkan dialog dengan masyarakat," imbuhnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jateng Kombes M Iqbal Alqudusy menjelaskan pengawalan tersebut dilakukan atas permintaan tim BPN.

"Kepala BPN menyatakan kepada Kapolda bahwa Proyek Pembangunan Waduk Bener tercantum dalam Perpres No 109 tahun 2020 tentang perubahan ke 3 atas Perpres No 3 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan proyek strategis nasional. Untuk itu Polda Jateng dan stakeholder terkait diminta membantu," ujar Iqbal.[]