News

Politisi Golkar Ini Pertanyakan Alasan Amandemen UUD : Nggak Perlu GBHN kan Sudah Ada RPJMN

Politisi Partai Golkar yang juga Ketua Komisi II Ahmad Dolli Kurnia menyiratkan penolakan terhadap wacana amandemen UUD 1945.


Politisi Golkar Ini Pertanyakan Alasan Amandemen UUD :  Nggak Perlu GBHN kan Sudah Ada RPJMN
Ahmad Dolli Kurnia Tandjung

AKURAT.CO  Politisi Partai Golkar yang juga Ketua Komisi II Ahmad Dolli Kurnia menyiratkan penolakan terhadap wacana amandemen UUD 1945 yang digagas PDIP, soal dimasukkan pasal pembentukan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau pemetaan arah pembangunan Indonesia. 

"Nah soal haluan negara, saya kira kita perlu mengkaji secara mendalam apakah misalnya selama 23 tahun (era reformasi) masyarakat kita ini kehilangan arah pembangunan. Kita bisa uji. Sudah ada 4 presiden yang menjalankan selama masa reformasi yang saya kira makin hari kalau kita liat perkembangan di masyarakat, arah pembangunan kita ini sebetulnya memang sudah jauh lebih maju, sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya," paparnya saat menjadi penanggap dalam rilis survei SMRC, Minggu (20/6/2021). 

Politisi PDIP Ahmad Basarah sebelumnya menyatakan, bahwa amat berbahaya jika negara tidak memiliki haluan atau arah pembangunan yang ditetapkan dalam UUD. Oleh karena itu, harus ada amandemen memasukan satu pasal tentang haluan negara. 

Ahmad Dollo mengatakan,  baik buruknya efek pembangunan, cukup dilihat dari ketentuan UU Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kiblat pembangunan, kata dia, bisa dilihat saat evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMN. Karenanya, rencana amandemen UUD 1945 harus dikaji ulang dan dilakukan secara mendalam. 

"Nah ini tentu kita akan liat apakah UU tentang RPJMN dan seterusnya punya efek yang baik terhadap kesimpulan kita bahwa arah pembangunan kita ini sudah berjalan baik atau tidak. Nah ini yang saya kira perlu dikaji mendalam," katanya. 

Meski begitu, dia mengakui bahwa amandemen UUD bukanlah sesuatu yang haram. Amandemen itu bahkan dimungkinkan oleh UUD. Tetapi, kata dia, tidak ada urgensinya mengamandemen UUD saat ini. 

"Persoalannya adalah urgensitasnya apa (amandemen itu). Apakah memang saat ini kita perlu atau urgensinya setingggi apa. Sehingga kita perlu melakukan amandemen UUD dan kalaupun kita pada akhirnya sepakat untuk melakukan amandemen, saya kira itu dalam proses yang cukup panjang," ujarnya. 

Selain itu, andai pun telah disepakati perlunya amandemen, menurut dia, harus ada kesepakatan-kesepakatan lanjutan berjenjang yang harus dilalui. Misalnya soal penentuan prioritas yang hendak diubah secara mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 

"Mungkin harus ada tingkatan konsensus-konsensus yang harus dilalui. Misalnya, tentu saya sepakat bahwa harus ada kajian yang mendalam sebetulnya apa yang perlu kita ubah secara mendasar dalam sistem ketatanegaraan kita. Termasuk nanti kalau berpengaruh terhadap sistem pemerintah," ungkapnya. []