Ekonomi

Politisi Golkar: Bukit Asam Telah Penuhi Target DMO ke PLN

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyatakan Bukit Asam telah penuhi kewajibannya dengan baik dalam melaksanakan DMO kepada PLN.


Politisi Golkar: Bukit Asam Telah Penuhi Target DMO ke PLN
Ilustrasi Batu Bara. Legislator menyebutkan PT Bukit Asam Tbk telah penuhi kewajibannya dengan baik dalam melaksanakan Domestic Market Obligation (DMO) kepada PT PLN (Persero). (Elshinta.com)

AKURAT.CO Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyatakan PT Bukit Asam Tbk telah penuhi kewajibannya dengan baik dalam melaksanakan Domestic Market Obligation (DMO) kepada PT PLN (Persero).

"Mereka melakukan DMO atau Domestic Market Obligation sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Dan mereka sudah memaparkan bahwa ada 115 persen dari DMO yang seharusnya mereka berikan kepada PLN. Jadi saya rasa di BUMN, khususnya PT Bukit Asam Tbk, tidak ada masalah terkait dengan DMO kepada pihak PLN, dan nanti yang di swasta juga harus memenuhi kewajiban-kewajibannya seperti itu juga, sehingga apa yang dikhawatirkan tentang krisis ketahanan energi tidaklah terjadi," jelas pria yang akrab disapa Demer itu saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kalimantan Timur, Kamis (20/1/2022).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berjalan dengan baik, dengan demikian diharapkan seluruh lapisan masyarakat juga bisa ikut menikmati atau memanfaatkan energi untuk kepentingan usaha maupun untuk kepentingan kenyamanan hidupnya.

baca juga:

"Harapan kami, ke depan perusahaan ini tetap dapat menjaga kualitas perusahaannya. Saya juga berharap bahwa PT Bukit Asam terus tumbuh menjadi penyangga ketahanan energi nasional," lanjut Demer seperti dikutip dari laman resmi dpr.go.id.

Ia menambahkan, walaupun posisi daripada Bukit Asam tidak terlalu besar porsinya, yakni hanya 10 persen dibandingkan yang lain, namun saya berharap mereka mampu bekerja dengan baik.

"Untung boleh tapi dampak benefit yang harus ditimbulkan sebagai BUMN itu harus terus terjaga," tukasnya 

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan izin ekspor batu bara hanya diberikan kepada produsen yang telah memenuhi kewajiban pasokan ke dalam negeri (domestic market obligation/DMO).

Izin ekspor itu diberikan setelah ada kepastian bahwa stok batu bara untuk pembangkit listrik saat ini dalam kondisi aman

PT PLN (Persero) melaporkan stok batu bara di PLTU saat ini berada dalam angka minimal 15 hari operasi (HOP) atau untuk PLTU berjarak jauh dan kritis di angka 20 HOP.

"Mengingat stok dalam negeri yang sudah dalam kondisi aman berdasarkan laporan dari PLN, maka untuk 37 kapal yang sudah melakukan loading per 12 Januari dan sudah dibayarkan oleh pihak pembelinya akan di-release (dilepas) untuk melakukan ekspor," jelas Luhut.[]