News

Politikus Demokrat Kritik Rencana Revisi Perda Covid DKI yang Ancam Bui Tak Bermasker

Pendekatan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan sebaiknya diberikan ketika hak-hak dasar masyarakat sudah disalurkan secara tepat sasaran.


Politikus Demokrat Kritik Rencana Revisi Perda Covid DKI yang Ancam Bui Tak Bermasker
Anggota kepolisian memberikan imbauan saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di kawasan Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta, Sabtu (3/7/2021). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid mengkritik rencana Pemprov DKI Jakarta yang ingin merevisi Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulan Covid-19.

Menurut dia pendekatan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan Covid-19 sebaiknya diberikan ketika hak-hak dasar masyarakat sudah disalurkan secara tepat sasaran.

“Sanksi tidak bisa berlaku general ke seluruh masyarakat, apalagi bagi mereka yang dalam keadaan tidak mampu dan dalam situasi pembatasan sosial. Sederhananya, bagikan masker dan makanan biar rakyat tenang,” kata Anwar dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (23/7/2021).

“Pertanyaannya apakah sanksi itu sudah diikuti dengan pelaksanaan kewajiban pemerintah bagi masyarakat untuk menanggung kebutuhan ekonomi rakyat?” sambungnya.

Politikus Partai Demokrat itu mengatakan bahwa hal esensial dalam penanganan Covid-19 ini yakni pencegahan penularan, bukan menghilangkan apalagi mengubah menjadi penghukuman masyarakat yang sedang dalam kesulitan.

“Soal kewajiban masker harus ditegakkan namun dengan tindakan persuasi dan kesadaran, bukan dengan terus menakuti rakyat yang sebenarnya sudah dalam posisi sulit,” kata Anwar.

Dia meminta prespektif pemerintah dalam penanggulangan wabah Covid-19 harus diubah agar tujuan dan maksud mampu terjelaskan dengan baik. Sebab, kata Anwar, tidak bisa dimungkiri banyak warga di perkotaan yang mengalami kesulitan ekonomi di masa pandemi ini. “Jangankan beli masker bertahan hidup saja mereka masih kesulitan,” ujarnya.

Dia meyakini bahwa rakyat Indonesia sejatinya memahami mengenai bahaya Covid-19, sehingga tanpa diberikan sanksi pun rakyat akan patuh. “Tapi tentu persoalan kebutuhan hiduplah yang menjadikan orang nekat sehingga terkesan tidak mau patuh. Solusi terbaik bantu rakyat kita untuk bisa bertahan hidup di tengah program PPKM,” pungkasnya.

Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 atau yang dikenal dengan Perda Covid-19.

Salah satu pasal dari draf perubahan Perda Covid-19 itu yang menuai kecaman publik yakni menyangkut sanksi bagi masyarakat yang tidak mengenakan masker dapat diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Pada pasal tambahan mengenai sanksi pidana tersebut yaitu pasal 32A ayat (1) yang menyebut “Setiap orang yang mengulangi perbuatan tidak menggunakan masker setelah dikenakan sanksi berupa kerja sosial atau denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu).[]