News

Polisikan Greenpeace, ICW: KPK Berubah Jadi Lembaga Otoriter

ICW menilai pelaporan Greenpeace ke polisi oleh KPK merupakan tindakan otoriter dan upaya memberangus demokrasi.


Polisikan Greenpeace, ICW: KPK Berubah Jadi Lembaga Otoriter
Divisi Hukum & Monitoring Peradilan ICW Kurnia Ramadhana saat ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Senin (9/12/2019). (AKURAT.CO/Oktaviani)

AKURAT.CO, Pelaporan Greenpeace ke polisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai kebablasan, KPK telah menjadi lembaga otoriter.

Pernyataan itu disampaikan oleh peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, Selasa (20/7/2021) di Jakarta. Kurnia dengan tegas menyatakan KPK di bawah komando Firli Bahuri telah berubah menjadi lembaga yang bersikap sewenang-wenang dan antikritik.

“Langkah pelaporan ke kepolisian juga kian menggambarkan ketidakmampuan KPK dalam menutupi skandal penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang pada akhirnya memberhentikan punggawa-punggawa di lembaga antirasuah tersebut,” kata Kurnia Ramadhana.

Kurnia memaparkan ada tiga alasan yang harus dilihat lebih lanjut menanggapi pelaporan KPK ke Polres Jakarta Selatan tersebut.

Pertama, Indonesia menganut sistem demokrasi yang telah dituangkan dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. "Jadi, pelaporan itu dapat dianggap sebagai upaya untuk memberangus demokrasi,” ujarnya.

Kedua, dalam Pasal 20 UU KPK menyebutkan bahwa lembaga antirasuah tersebut bertanggung jawab kepada publik. Maka dari itu, semestinya aksi yang dilakukan masyarakat sipil menyorot Gedung Merah Putih KPK dengan laser projector dipandang sebagai respon masyarakat atas problematika KPK yang harus dijawab, bukan justru melaporkan ke polisi.

Ketiga, pelapor yang diduga keras pegawai KPK telah melanggar kode etik, tepatnya Pasal 7 ayat (2) huruf (d) Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020 dalam mengimplementasikan Nilai Dasar Profesionalisme, bahwa setiap Insan Komisi dilarang merespons kritik dan saran secara negatif dan berlebihan.

“Untuk itu, dewan pengawas mesti segera bertindak menyikapi pelaporan ini,” tegasnya.

Sebelumnya, Biro Umum KPK mengadukan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) Greenpeace ke Polres Metro Jakarta Selatan. Aduan ini disampaikan terkait aksi Greenpeace yang menembakkan laser berisi pesan kritik ke arah Gedung Merah Putih KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, pada Senin (28/6/2021).

"Terkait peristiwa penyinaran laser ke arah Gedung KPK pada tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 19.05 WIB oleh pihak eksternal, benar. KPK melaui Biro Umum telah melakukan koordinasi dan pelaporan kepada Polres Jakarta Selatan," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (19/7/2021).

Ali menjelaskan, hal ini ditempuh lantaran KPK menilai adanya potensi kesengajaan yang dilakukan Greenpeace untuk mengganggu ketertiban dan kenyamanan operasional perkantoran KPK sebagai objek vital nasional.[]