News

Polisi Siap Tindak Pengguna Skuter Listrik yang Terobos Jalan Raya


Polisi Siap Tindak Pengguna Skuter Listrik yang Terobos Jalan Raya
Head of Public Affairs of Grab Indonesia, Tri Sukma Anreianno (pojok kanan) di pelataran luar gedung FX Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019) (AKURAT.CO/Yusuf Tirtayasa)

AKURAT.CO, Pihak Kepolisian Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta resmi melarang penggunaan skuter di jalan raya karena dianggap membahayakan pengguna skuter sendiri dan pengguna jalan lainnya. 

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf mengatakan, apabila pengguna skuter masih membandel menggunakan ruas jalan raya maka pihaknya langsung melakukan tindakan tegas. Pelanggar bakal disanksi.

"Iya betul, pasti ini ada sanksinya," kata Yusup saat ditemui di FX Sudiriman Jakarta Pusat Selasa (22/11/2019).

Sejauh ini, regulasi yang mengatur penggunaan skuter tengah digodok oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Aturannya belum diundangkan.

Sembari menunggu aturan ini diberlakukan, pihak kepolisian bakal melalukan beberapa pendekatan untuk menertibkan para pelanggar ini.

Pendekatan pertama dilakukan secara prefentif, yakni pelanggar hanya sebatas ditegur bila kedapatan mengakses jalan raya.

"Pertama adalah represif non yudisial. Maksudnya, kita tegur mereka, kita suruh balik atau kembali masuk," ucapnya.

Kemudian tindakan kedua berupa penilangan, bila para pengguna skuter ini terap membadel dan mengaskses areal yang telah dibatasi.

"Kedua, tindakan represif yudisial, jadi kita tindak dengan tindakan kita. Tindakan tegas kita. Misalnya ditilang atau sebagainya," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pehubungan DKI Jakarta Syarin Liputo, mengatakan alas hukum yang mengatur penggunaan skuter listrik telah tuntas digogok pihaknya.

Alas hukum berupa Peraturan Gubernur (Pergub) ini sudah ditaken Gubernur Anies Baswedan pada Selasa (19/11/2019) namun Sayfrin tak menjelaskan Pergub itu sudah diundangkan atau belum.

"Iya (sudah diteken Anies)," kata Syafrin saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta.

Syafrin menuturkan, Pergub tentang penggunaan jalur sepeda mengacu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pergub dimasukan sanksi bagi pengguna kendaraan lain yang menerobos jalur sepeda.

"Di sana diancam pidana kurung maksimal dua bulan atau denda paling besar 500.000 rupiah (bagi pengguna kendaraan bermotor menerobos jalur sepeda)," ucapnya.[]

Dian Rosmala

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu