News

Polisi Didesak Tuntaskan Dugaan Korupsi Bansos Kota Dumai

Polisi Didesak Tuntaskan Dugaan Korupsi Bansos Kota Dumai
Ilustrasi - Korupsi (AKURAT.CO/Candra Nawa)

AKURAT.CO, Perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Kota Dumai tahun 2013-2014 yang ditangani Kepolisian Polres Dumai diduga mandek. Untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum, kelompok mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Kota Dumai (GMKD) mendesak polisi menuntaskan kasus tersebut.

"Segera tuntaskan dengan menetapkan tersangka dalam kasus ini," kata Koordinator GMKD Muhammad Arif dalam keterangannya yang diterima AKURAT.CO, Minggu (28/11/2021).

Arif menegaskan, pihaknya akan melaporkan dugaan kasus korupsi itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika Polres Dumai tak segera melakukan pengusutan.

baca juga:

“Hal itu sesuai dengan Pasal 10A UU KPK Nomor 19 Tahun 2019,” imbuhnya.

Pasal itu berbunyi, “KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan atau penuntutan  terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan.”

Sebelumnya, Kasat Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Dumai AKP Fajri ketika di konfirmasi media terkait kasus dugaan korupsi dana hibah bansos Pemko Dumai, senin (28/6/2021) mengatakan jika kasus tersebut telah naik penyidikan.

"Ya perkaranya sudah naik sidik dan sudah diekspos di Kejaksaan saat ini sedang pemenuhan P19 JPU," ujar AKP Fajri.

Terkait korupsi dana Bansos telah menjadi salah satu perhatiam aparat penegak hukum khusus KPK. Terbaru korupsi Bansos Covid-19.

Ke depan, untuk mengantisipasi potensi korupsi pada penyaluran dana bansos, KPK telah resmi meluncurkan fitur JAGA Bansos yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan bantuan sosial.

Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan keluhan atau laporan yang masuk ke JAGA Bansos akan diterima KPK, kemudian diteruskan kepada pemerintah daerah (pemda) terkait. KPK akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat melalui JAGA Bansos.

Kemudian KPK meneruskan informasi dari masyarakat melalui unit koordinasi wilayah (korwil) pencegahan. KPK juga akan memonitor tindak lanjut penyelesaian laporan dan keluhan masyarakat tersebut.

"KPK mengharapkan masyarakat bisa percaya untuk memberikan informasi melalui fitur JAGA Bansos ini karena bisa menjadi saluran bagi masyarakat untuk berperan aktif mengawal pengalokasian bansos dan mencegah potensi terjadinya korups," kata Firli.  []