News

Polisi Amankan Terduga Mucikari Terkait Praktik Prostitusi Online di Asahan


Polisi Amankan Terduga Mucikari Terkait Praktik Prostitusi Online di Asahan
Kapolres Asahan Ajun Komisaris Besar Polisi Faisal Napitupulu paparan kasus prostitusi online di Asahan (AKURAT.CO/Muhlis)

AKURAT.CO, Petugas dari Polres Asahan akhirnya membongkar praktik prostitusi berbasis online. Polisi berhasil mengamankan seorang pelaku RAH yang diduga kuat sebagai mucikari dari sebuah hotel di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Informasi adanya bisnis prostitusi dibongkar petugas kepolisian Polres Asahan, setelah mendapat pengaduan dari masyarakat. Walhasil polisi meringkus mucikari dari hotel Central Jalan Sei Gambus Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Rabu (08/01/2020), setelah mengantar perempuan kepada pelanggannya.

"Atas informasi dari masyarakat itu, selanjutnya ditindaklanjuti dengan petugas dengan menyaru sebagai pemesan. Setelah mengetahui keberadaan mucikari, petugas kemudian mengamankannya dari parkiran hotel," kata Kapolres Asahan Ajun Komisaris Besar Polisi Faisal Napitupulu, Kamis (23/1/2020).

Dikatakan Faisal, tersangka RAH diamankan setelah mengantar seorang perempuan kepada lelaki hidung belang yang memesan melalui aplikasi media sosial. Usai mengantar sang wanita yang dipesan, tersangka menunggu di pelataran parkir.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap sang mucikari, diketahui jika bisnis prostitusi online tersebut telah ia geluti selama delapan bulan terakhir. Berbekal aplikasi media sosial, pesanan langsung diantar oleh RAH.

"Dari pengakuan tersangka, ia mengaku mendapat upah 15 persen dari tarif yang disepakati," ungkapnya saat paparan di Mapolres Asahan.

Lebih lanjut, kata Ajun Komisaris Besar Polisi Faisal Napitupulu, pihaknya akan mendalami sejauh mana keterlibatan anak dibawah umur dalam bisnis prostitusi online tersebut. 

Atas perbuatannya, sang mucikari terancam hukum Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2019 dengan Perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 296 jo 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

"Tersangka diancam dengan hukuman penjara selama 6 tahun," tuturnya.[]