News

Polemik Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diduga Kena Perangkap Perjanjian China

Pemerintah diminta benar-benar serius untuk menyelesaikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang sejak tahun 2015 dicanangkan ini.

Polemik Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diduga Kena Perangkap Perjanjian China
Proyek pembangunan kereta cepat yang sedang dalam tahap pengerjaan di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (25/9/2021). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa ikut menyoroti polemik proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ia meminta pemerintah benar-benar serius untuk menyelesaikan proyek strategis nasional yang sejak tahun 2015 dicanangkan ini.

"Seperti kurang serius, karena proyek ini sejak 2015 terlihat lamban pengerjaannya bahkan menimbulkan kerugian dari sisi waktu dan juga anggaran," ucap Herry Mendrofa, kepada AKURAT.CO, Kamis (28/7/2022).

Menurut Herry, pemerintah diduga terjebak terhadap perjanjian kerja sama dengan China Development Bank (CDB) yang meminta agar turut menanggung pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

baca juga:

"Saya kira Indonesia terjebak dengan China, bahwa kemudian ini jadi cost over run adalah konsekuensi logis yang harus ditanggung oleh Indonesia," tuturnya.

Lebih lanjut, Herry pun melihat enggannya pemerintah menghentikan proyek ini karena takut adanya opini miring dari publik.

"Dugaan saya, karena pemerintah tak ingin dikira gagal dan proyek ini jadi mangkrak maka mesti lanjut. Hal ini yang keliru. Baiknya mesti diakui bahwa proyek ini harus berhenti," katanya.

Selain itu, dia menyebutkan di samping persoalan Covid-19, juga ada indikasi bahwa BUMN yang ikut menggarap memiliki masalah manajemen tata kelola anggarannya pada proyek KCJB ini.

"Proyek ini kan digarap BUMN, ada KAI, Wijaya Karya, Jasa Marga dan PTPN tapi realitanya tak berjalan mulus. Artinya ada problem di sini, harusnya diinvestigasi dulu jika persoalannya berasal dari kesalahan mengelola anggaran," ujarnya.

Namun, Herry mengingatkan pemerintah untuk tidak menggunakan APBN dalam menanggung kerugian atas proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Jelas dalam postur APBN tak ada nomenklatur menanggulangi proyek ini, jadi mesti clear dulu bahwa pemerintah harusnya menekan BUMN-nya untuk mencari solusi," pungkasnya. []