News

Polemik PPN Jasa Pendidikan, PBNU: Pemerintah Harus Hati-hati Merumuskan Kebijakan

"Pemerintah harus lebih hati-hati dalam merumuskan kebijakan"


Polemik PPN Jasa Pendidikan, PBNU: Pemerintah Harus Hati-hati Merumuskan Kebijakan
Murid SD Kampung Bambu 1 Tanggerang menulis penjelasan dari petugas mengenai ruang gedung rapat paripurna MPR Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3). Kedatangan para murid-murid sekolah dasar ini dalam rangka Study Tour kunjungan ke gedung parlemen, agar mereka mengetahui sejarah dan sistem cara kerja para anggota dewan (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Terkait dengan rencana Pemerintah yang akan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan sebagaimana tertuang dalam draf Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai, semestinya pendidikan harus diselenggarakan dengan watak insklusif, sebab siapapun memiliki hak untuk dapat mengakses pendidikan.

"Pemerintah harus lebih hati-hati dalam merumuskan kebijakan. Rencana diberlalukannya PPN termasuk dalam ketegori yang memiliki dampak langsung pada masyarakat luas," tegas Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zainiq sebagaimana yang dikutip AKURAT.CO, Sabtu (12/6/2021).

Menurutnya, sebagai dasar pengambilan keputusan Pemerintah harus berpijak pada filosofi bahwa setiap kebijakannya berbasis pada kemaslahatan rakyat.

Dia menerangkan, salam kaidah fikih disebutkan tashorruful Imam alā raiyyah manthun bil maslahah yang artinya, kebijakan seorang leader harus didasarkan pada kemaslahatan bagi rakyat.

Untuk itu, Helmy menilai inisiatif pemerintah dalam hal upaya meningkatkan pajak namun melalui cara peningkatan PPN pendidikan dan semabko adalah tindakan yang tidak tepat, dan sebaiknya usulan ini dapat dicarikan formula lain yang lebih memungkinkan dan  bijaksana.

"Maka, janganlah kebijakan pemerintah nantinya justru akan menjauhkan dari spirit dan cita-cita luhur  sebagaimana tertuang dalam UUD 1945," tandasnya.

Sebelumnya, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza mengingatkan rencana pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap instansi pendidikan berpotensi mempengaruhi upaya-upaya pemulihan yang telah dilakukan pemerintah selama ini.

“Dampak pandemi pada sektor pendidikan seharusnya bisa menjadi pertimbangan sebelum pengenaan PPN ini benar-benar diberlakukan,” katanya di Jakarta, Jumat (11/6/2021).

Menurutnya, rencana ini akan menimbulkan beberapa dampak seperti biaya pendidikan yang semakin tinggi hingga mempersempit akses kepada pendidikan terutama bagi masyarakat miskin.

Terlebih lagi, ia menuturkan Indonesia masih memiliki berbagai permasalahan di sektor pendidikan seperti akses dan mutu yang tidak merata, peningkatan dropout, dan penurunan kemampuan belajar.[]