News

Polemik Partai Demokrat, Muannas: Biarkan Pengadilan yang Tentukan Sah atau Tidaknya KLB

Muannas Alaidid mengomentari polemik yang kini dialami Partai Demokrat setelah Kongres Luar Biasa (KLB) diselenggarakan di Deli Serdang.


Polemik Partai Demokrat, Muannas: Biarkan Pengadilan yang Tentukan Sah atau Tidaknya KLB
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI)/CEO of Indonesian Cyber Muannas Alaidid (AKURAT.CO/Twitter/Muannas_Alaidid)

AKURAT.CO, CEO of Indonesian Cyber Muannas Alaidid mengomentari polemik yang kini dialami Partai Demokrat setelah Kongres Luar Biasa (KLB) diselenggarakan di Deli Serdang.

Menurutnya, biar pengadilan yang menentukan sah atau tidaknya dalam kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. Hasil KLB memutuskan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Banyak parpol lain juga menghadapi konflik dualisme internal, biarkan pengadilan yang tentukan sah dan tidaknya kepengurusan,” kata Muannas lewat akun Twitter @muannas_alaidid dikutip AKURAT.CO, Minggu (7/3/2021).

baca juga:

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu juga menyarankan apapun keputusan hakim harus diterima secara lapang dada baik dari kader pro dan kontra KLB Deli Serdang.

“Semua pihak harus menerima apapun keputusan hukum nanti dengan lapang dada,” katanya.

Sebelumnya, Mahfud MD merespons permintaan kubu Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) agar pemerintah mengambil sikap atas keterlibatan KSP Moeldoko dalam KLB ilegal di Deli Serdang, Sumut.

Namun, respons Mahfud hanya menjelaskan posisi pemerintah dalam kemelut berujung terpilihnya Moeldoko dalam KLB itu. Lewat akun Twiternya @mohmahfudmd, Sabtu siang (6/3/2021) menyebut bahwa kemelut di Demokrat merupakan masalah internal partai.

Pemerintah, kata Mahfud, hanya menangani persoalan keamanan di lapangan. Dia menyebutkan bahwa apa yang terjadi di Deli Serdang merupakan konflik internal Partai Demokrat. Meskipun melibatkan pejabat aktif KSP Moeldoko.

"Bagi pemerintah sekarang ini, peristiwa di Deli Serdang merupakan masalah internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi masalah hukum," cuit Mahfud di akun Twitternya itu.

Arief Munandar

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu