News

Polemik Ijazah Jaksa Agung, Menko Polhukam Diminta Bentuk Tim Investigasi

Ia pun mendesak jika Menko Polhukam Mahfud MD harus membuat tim investigasi independen untuk menyelidiki masalah tersebut.


Polemik Ijazah Jaksa Agung, Menko Polhukam Diminta Bentuk Tim Investigasi
Menko Polhukam Mahfud MD (Istimewa)

AKURAT.CO, Isu perbedaan informasi latar belakang pendidikan Jaksa Agung, ST Burhanuddin masih memunculkan polemik. Meski pihak Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung sudah mengklarifikasi namun jejak digital informasi pendidikan yang menuliskan lulusan UI-Undip sang Adhyaksa Utama tersebut masih tersisa.

Menanggapi isu tersebut, Pengamat Hukum Erwin Natosmal Oemar mengatakan, kesalahan tersebut harus dikonfirmasi secara resmi oleh Jaksa Agung sendiri, bukan sekelas Kapuspenkum. 

Dia beralasan, perbedaan data tersebut sudah menjadi konsumsi publik, sehingga ST Burhanuddin harus menyampaikan secara terbuka.

"Jaksa Agung harus klarifikasi secara pribadi, seperti mendapatkan ijazah yang asli dari mana, dan kenapa ada perbedaan antara informasi di publik dan akademik di Unsoed?" ujar Erwin kepada wartawan, Jakarta, Minggu (26/9/2021).

Menurutnya, persoalan perbedaan data pendidikan Jaksa Agung ini merupakan permasalahan yang serius dan memengaruhi kredibilitas Kejaksaan. Oleh karena itu, harus ada konfirmasi secepatnya dari Jaksa Agung.

Ia pun mendesak jika Menko Polhukam Mahfud MD harus membuat tim investigasi independen untuk menyelidiki masalah tersebut.

"Menko Polhukam harus melakukan penyidikan independen untuk memastikan kenapa dan alasan perbedaan informasi itu terjadi," katanya.

Erwin mengatakan, investigasi tersebut juga meliputi asal mula dari mana pihak Puspenkum menerima informasi itu dan kenapa pembiaran itu dilakukan. Bahkan jika membuka buku Laporan Tahunan Kejaksaan tahun 2012 yang telah dicetak dan disebarluaskan, maka pada bagian profil pimpinan akan ditemukan ST Burhanudin, saat itu menjabat sebagai Jamdatun, dengan latar belakang pendidikan yang sama dengan versi website.

Artinya, kata dia, pembiaran telah dilakukan selama bertahun-tahun dan yang bersangkutan diduga tidak memiliki niat untuk melakukan klarifikasi.