News

Polemik Data Ganda Bansos, Risma Jangan Kelamaan Warga DKI Kelaparan Bos!

Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono mempertanyakan masalah data ganda penerima bansos di Jakarta


Polemik Data Ganda Bansos, Risma Jangan Kelamaan Warga DKI Kelaparan Bos!
Menteri Sosial Tri Rismaharini saat menghadiri rapat kerja dengan komisi VIII di Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (3/6/2021). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mempertanyakan masalah data ganda penerima bantuan sosial (bannsos) di Jakarta yang menjadi kendala penyaluran bansos bagi 99.450 Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat.

Gubernur Anies Baswedan bahkan sebelumnya sudah menyurati Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk meminta validasi data tersebut agar bansos yang tertahan segera tersalurkan.

Mujiyono berharap, Mensos Risma tanggap terhadap permintaan Anies Baswedan, lantaran bansos berupa uang tunai Rp300 ribu sangat dibutuhkan masyarakat penerima manfaat di tengah berbagai kebijakan pembatasan  saat ini.

"Ya jangan kelamaan jawabannya, warga kelaparan bos," kata Mujiyono ketika dikonfirmasi AKURAT.CO Rabu (4/8/2021) .

Politisi Partai Demokrat itu berharap Kemensos segera memperbaiki seluruh data ganda itu dan mengirim ulang ke Pemprov DKI Jakarta, sebab anggaran bansos itu saat ini telah tersedia dan tinggal ditransfer ke masing-masing rekening penerima manfaat.

"Nah Kemensos ini yang datanya seringkali tidak valid.  Nah data ini yang sering yang jadi kendala.  Data yang belum terima itukan mesti konfirmasi dari Kemensos. Masalahnya duitnya udah ready sekarang," tuturnya.

Kendati belum ada laporan resmi dari Pemprov DKI Jakarta soal surat balasan dari Mensos Risma ke DPRD DKI Jakarta, tetapi menurut Mujiyono, sebagian bansos yang sempat tertahan itu sudah mulai  disalurkan secara bertahap, sayangnya dia tak merinci presentasinya.

"Sudah mulai berkurang. Data begitukan bukan suatu hal yang mudah untuk menghilangkan," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyurati Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk meminta validasi data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di ibukota. Surat dikirim Anies karena masih ada data penerima yang double.

"Pak Gubernur sudah bersurat kepada Ibu Mensos untuk meminta kepastian data by name by address," kata Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lestari, dalam diskusi virtual yang digelar Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Jumat (30/7/2021).

Dia mengatakan adanya data double membuat bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19 tidak bisa disalurkan. Karenanya dalam surat yang dikirim, Anies minta kepastian siapa saja yang menerima.

"Sehingga nanti kami lakukan pemadanan data dan uang yang memang masih kami tunda untuk di topup kepada para pemilik rekening itu bisa segera dicairkan," tuturnya.

Total keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan di DKI ada 1.844.833 Kepala Keluarga. Dari jumlah itu sebagian bansos ditanggung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan sebagian ditanggung Pemerintah Pusat.

Pemprov DKI menanggung penerima manfaat di Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu dengan total penerima sebanyak 1 juta KK. Adapun sisanya, 837 ribu KK ditanggung Pemerintah Pusat.

Premi menyebut, sejak dicairkan pekan lalu, pihaknya telah menyalurkan bantuan ke  907.000 KK dari total 1 juta KK. Sisanya masih ditunda hingga Kemensos membetulkan data para penerima.

"Sebelum hari raya Iduladha kemarin kami sudah melakukan top-up untuk 907.000. Kenapa hanya 907000 dari 1 juta karena masih ada data double 99.450 KPM dari Kementerian Sosial. Sehingga kami tidak bisa memberikan uang tersebut sebelum ada validasi data," tuturnya.[]