News

Polda Metro Jaya Bongkar Dugaan Korupsi Data Fiktif di Peruri Digital Security

Polisi berhasil mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa fiktif diduga dilakukan anak perusahaan BUMN PT Peruri Digital Security.


Polda Metro Jaya Bongkar Dugaan Korupsi Data Fiktif di Peruri Digital Security
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan (AKURAT.CO/Zendy Pradana)

AKURAT.CO, Jajaran Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa fiktif diduga dilakukan anak perusahaan BUMN PT Peruri Digital Security.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, kasus ini terungkap berdasarkan laporan masyarakat pada Juni 2021 lalu.

"Dalam tindak pidana ini bisa dikatakan ini adalah tindak pidana fiktif karena kegiatannya tak ada," kata Zulpan di Mapolda Metro Jaya, Jumat (26/11/2021).

Zulpan menjelaskan, dugaan korupsi proyek pengadaan data fiktif terjadi sekitar Maret 2018 sampai Mei 2020. Kala itu, PT PDS melakukan pengadaan penyediaan data storage, network perfomance monitoring, diagnotic siem dan manage service senilai Rp13 miliar lebih.

"Kegiatan tersebut secara administratif dokumennya telah dilengkapi, tetapi tidak pernah dilakukan proses pengadaan barangnya," lanjut Zulpan.

Penyidik menemukan fakta pembayaran telah dilakukan senilai Rp10,2 miliar. Namun, polisi baru mendapati uang tersebut Rp8 miliar.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Auliansyah Lubis menambahkan, dalam kasus ini ada 40 orang yang diperiksa. Polisi memastikan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus ini.

"Kami sudah periksa 40 orang saksi untuk saat ini, hampir kami menjurus ke tersangka. Kami di sini belum berani sebut siapa tersangkanya, tetapi dalam waktu dekat kami sampaikan," kata Aulia.

"Pasal yang bakal disangkakan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun," lanjut Aulia.[]