News

Polda Metro Jaya Bakal Tambah Kamera Tilang Elektronik di 70 Titik

Jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya akan menambah 70 kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik pada 2023 mendatang.

Polda Metro Jaya Bakal Tambah Kamera Tilang Elektronik di 70 Titik
Kendaraan melintas di ruas Tol Dalam Kota, Jakarta, Kamis (1/4/2022). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Jajaran Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya akan menambah 70 kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik pada 2023 mendatang.

"Rencananya akan ditambahkan 70 titik lagi untuk pengawasan terhadap ruas-ruas jalan yang belum diawasi oleh ETLE ini," ujar Direktur Lalu Lintas Kombes Pol Latif Usman di lapangan Presisi Polda Metro Jaya, Kamis (22/9/2022).

Hal itu guna untuk mengawasi pelanggaran lalu lintas selama masyarakat beraktivitas. 

baca juga:

"Jadi karena wilayah Jakarta seluruh ruas jalan ini 1x24 jam ada aktivitas masyarakat, maka selama ada aktivitas masyarakat ETLE akan dipasang secara menyeluruh," kata Latif.

Latif berkomitmen untuk mengembangkan kamera ETLE. Sehingga ia berharap tilang manual akan ditiadakan apabila semua ruas jalan telah dipasangi kamera ETLE. 

"Kebijkan korlantas kembangkan ETLE mobile, diharapkan secara keseluruhan tidak ada lagi penilangan manual. Ini diharapkan Kapolri mudah-mudahan di Jakarta bisa terwujud segera. Di seluruh ruas jalan bisa diawasi penegakan hukum menggunakan ETLE mobile yang ada.

Dengan demikian, ia berharap masyarakat merasakan penegakan hukum secara transparan. Selain itu, penambahan kamera ETLE mampu minimalkan pelanggaran yang dilakukan anggota saat melakukan penegakan hukum.

Penindakan secara elektronik diharapkan penegakan hukum secara transparan dirasakan masyarakat. Sementara di internal, tidak terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh anggota saat penegakan hukum.

"Nanti kalau ETLE mobile sudah ada ETLE statis dipasang di mana-mana nanti kita seluruh wilayah sudah ter-cover tidak ada lagi tilang manual. Ini yang diharapkan oleh Kapolri, jadi tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan transparasi dalam penegakan hukum betul-betul bisa terwujud," terang dia. []