News

Polda Jabar akan Panggil Rizieq Shihab untuk Klarifikasi Soal Kerumunan di Megamendung

Terkait adanya kerumunan masa, pelanggaran potokol kesehatan di Megamendung, Polda Jabar akan undang Rizieq Shihab


Polda Jabar akan Panggil Rizieq Shihab untuk Klarifikasi Soal Kerumunan di Megamendung
Ribuan masyarakat menghadiri acara pernikahan putri Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab (AKURAT.CO/Miftahul Munir)

AKURAT.CO, Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombes Pol Erdi A Chaniago mengatakan pihaknya akan memanggil Rizieq Shihab untuk mencari titik terang dugaan pelanggaran protokol kesehatan dengan adanya kerumunan massa di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11) lalu.

"Rizieq Shihab pasti akan dipanggil oleh penyidik untuk klarifikasi, jadi alur permasalahannya akan jelas," kata Erdi di Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Sabtu, (21/11/2020).

Menurut Erdy, Rizieq akan diminta klarifikasinya mengenai keterkaitan dirinya dengan acara peletakan batu pertama di Megamendung, atau dirinya hanya sebatas diundang oleh panitia penyelenggara.

"Untuk waktu pemanggilan, akan diagendakan setelah pemeriksaan awal selesai. Pasalnya, masih ada sejumlah pihak yang belum hadir untuk memberi klarifikasinya ke petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat," lanjut Erdy.

Pihak yang belum hadir itu, yakni Bupati Bogor Ade Yasin karena terkonfirmasi COVID-19, serta Ketua RW setempat karena sakit, dan pihak penyelenggara acara yakni Habib Muchsin Alatas. Namun, Muchsin tidak hadir tanpa adanya keterangan.

Selain itu, menurut dia, polisi juga mengundang seorang lainnya yang merupakan panitia penyelenggara acara, yakni Ustadz Asep Agus Sofyan. Keempat orang tersebut, direncanakan bakal dipanggil Selasa (24/11).

Sebelumnya, polisi juga sudah memeriksa Sekda Bogor, Kepala Satpol PP Bogor, Camat Megamendung, dan sejumlah orang lainnya. Dari pemeriksaan itu, menurutnya, acara di Megamendung, Bogor yang menyebabkan kerumunan itu tidak memiliki izin.

"Dari keterangan kemarin, Jumat (20/11), sebagian besar menyatakan bahwa izin tidak ada, lalu para pejabat pemerintah daerah setempat sudah menyampaikan imbauan protokol kesehatan," kata Erdi. []

Sumber: ANTARA