News

Polda DIY Bongkar Praktik Licik Timbun Solar Subsidi Pakai Truk Modifikasi

Polisi, dalam kasus ini turut menyita uang tunai Rp11.750.000


Polda DIY Bongkar Praktik Licik Timbun Solar Subsidi Pakai Truk Modifikasi
Ilustrasi SPBU (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda DIY berhasil mengungkap kasus penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi. Satu unit truk modifikasi yang mampu memuat 5 ribu liter BBM diamankan.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY, AKBP FX Endriadi mengatakan, dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah HY (37), karyawan swasta asal Ungaran, Kabupaten Semarang dan UN (40), warga Genuk, Kota Semarang.

Endriadi menerangkan modus yang digunakan oleh kedua tersangka. Yakni, memodifikasi truk jenis Toyota Dyna warna merah dengan menambahkan tangki khusus berkapasitas 5 ribu liter.

baca juga:

Tangki khusus itu berada di bak truk yang kemudian ditutupi terpal untuk mengelabui petugas.

Endriadi melanjutkan, tersangka HY berperan sebagai sopir dengan berkeliling mencari SPBU yang menyediakan solar bersubsidi. Sementara UN adalah pemodal belanja bahan bakar solar subsidi.

"Modus tersangka ini beli solar subsidi di beberapa SPBU dengan alat truk yang dimodifikasi. Kemudian BBM disedot ke tangki besar dari kendaraan tersebut," kata Endriadi di Mapolda DIY, Sleman, Rabu (29/6/2022).

Kronologi pengungkapan kasus ini berawal ketika personel Subdit IV/Tipidter mengendus adanya praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite di wilayah DIY memanfaatkan truk modifikasi.

Kata Endriadi, jajarannya melakukan pengintaian dan mendapati truk milik kedua tersangka tengah membeli solar di salah satu SPBU. Menurutnya, sedikitnya ada 4 stasiun pengisian bahan bakar di wilayah DIY yang sudah disambangi oleh kendaraan itu.

Sesampainya di Jalan Wates, Pelemgurih, Gamping, Sleman, truk tersebut dihentikan oleh anggota Subdit VI/Tipdter Polda DIY. Setelah diperiksa, ternyata kendaraan itu terbukti sedang melakukan aktivitas penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Truk dengan tangki modifikasi dengan total daya tampung 5 ribu liter itu sendiri menjadi alat bukti kuat yang didapati petugas saat itu.

"Kami amankan dua tersangka HY dan UN. Dari proses penyelidikan dan penyidikan ini kami amankan BB (barang bukti) berupa satu truk warna merah yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa," jelas Endriadi.

Polisi, dalam kasus ini turut menyita uang tunai Rp11.750.000 diduga sebagai keuntungan yang diperoleh kedua tersangka.

Selama penyidikan, terungkap bahwa kedua tersangka telah mengoperasikan truk modifikasi ini selama 6 bulan. SPBU di wilayah Jawa Tengah adalah sasaran utama HY dan UN.

Dikatakan Endriadi, kedua tersangka ini sebenarnya baru kali pertama beroperasi di wilayah DIY dan langsung dibekuk oleh kepolisian.

Kasubdit IV/Tipidter Polda DIY AKBP Rianto menambahkan, dalam aksinya kedua tersangka ini selalu berkeliling mencari SPBU penyedia BBM bersubsidi.

HY biasanya membeli BBM sesuai ketentuan maksimal pembelian di tiap-tiap SPBU. Rata-rata di setiap stasiun pengisian bahan bakar, dia membeli solar bersubsidi senilai Rp200 ribu dengan harga per liter Rp5.150.

Ketika tangki utama truk tersebut penuh, HY lalu melakukan proses pemindahan solar subsidi itu ke tangki besar di bak truk. "Ketika mereka keluar SPBU, dia akan memindahkan solar itu ke atas (bak) ada saklar On/Off-nya. Begitu dipencet On, otomatis solar akan naik (pindah tangki)," terangnya.

Menurut Rianto, HY memerlukan waktu dua sampai tiga hari guna mengisi penuh tangki berkapasitas 5 ribu liter.

Rianto menuturkan, pihaknya berkomitmen menindak seluruh pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi dalam kasus ini. Pendalaman kasus untuk mencari pelaku lainnya kini sedang dilakukan kepolisian.

"Kami berkomitmen semua yang terlibat akan ditindaklanjuti," tegasnya.

Sementara untuk dua tersangka HY dan UN dikenakan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana diubah berdasarkan ketentuan pasal 40 UU Nomor 11 Tahun 20 tentang cipta kerja. Ancaman hukumannya yakni pidana penjara 6 tahun dan denda senilai Rp60 miliar. []