News

Poin Penting Konferensi Pers Pertama Anwar Ibrahim sebagai PM Malaysia, Serukan Pemerintah Persatuan hingga Tolak Digaji!

Poin Penting Konferensi Pers Pertama Anwar Ibrahim sebagai PM Malaysia, Serukan Pemerintah Persatuan hingga Tolak Digaji!
Anwar Ibrahim langsung menggelar konferensi pertamanya usai dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baru pada Kamis (24/11) (TWITTER/@anwaribrahim)

AKURAT.CO  Anwar Ibrahim telah resmi diangkat menjadi perdana menteri (PM) Malaysia yang baru, dengan pelantikan berlangsung pada Kamis (24/11) sore waktu setempat.

Penunjukan ini sekaligus menjadi ujung perjalanan politik tiga dekade Anwar, yang merupakan anak didik pemimpin veteran Mahathir Mohamad. Dari pemimpin protes, seorang tahanan yang dihukum karena sodomi, hingga pemimpin oposisi, Anwar akhirnya berhasil naik ke tampu kekuasaan.

Pada Kamis, pemimpin koalisi Pakatan Harapan itu langsung menggelar konferensi pers pertamanya sebagai PM. Berbicara di hadapan awak media, Anwar menekankan bahwa pemerintahannya adalah 'pemerintah persatuan'. Ia pun menegaskan niatnya untuk memimpin pemerintahan persatuan yang terdiri dari koalisi utama Pakatan Harapan (PH), Front Nasional (BN), dan Asosiasi Parti Sarawak (GPS).

baca juga:

Namun, ia juga mengatakan akan terus membuka pintu bagi kubu lain untuk bergabung, tak terkecuali Musyawarah Nasional (PN) dan Persatuan Rakyat Sabah (GRS).

Melalui Twitter, Anwar pun turut mengemukakan beberapa intisari, yang memuat delapan poin penting dalam konferensi pers pertamanya sebagai PM Malaysia.

Yang pertama adalah tentang komitmennya dalam mempertahankan konstitusi negara, seperti tentang bahasa Melayu, agama Islam sebagai agama resmi negara, kedudukan Raja-Raja Melayu, hak keistimewaan kaum Melayu tanpa meminggirkan hak kaum China, India, suku kaum Sabah dan Sarawak serta Orang Asli, sebutan bagi penduduk asl Malaysia.

Setelahnya, Anwar menekankan pentingnya pemerintahan yang dibentuk dengan dukungan penuh dari para koalisi utamanya, PH, BN, dan GRS.

Menurut Anwar, dengan pemerintahannya yang baru ini, Kerajaan pun akan menjamin dan menjaga hak semua rakyat Malaysia, khususnya golongan yang terpinggir, tampa melihat latar belakang bangsa maupun agama.

Pemilihan cepat Malaysia pada akhir pekan lalu terjadi di tengah skandal mega korupsi 1MDB yang masih membayangi, ketidakstabilan politik, hingga keguncangan ekonomi akibat pandemi. Dalam kebijakannya, Anwar pun telah menetapkan agenda pengukuhan ekonomi sebagai fokus utama pemerintahannya. Ia juga bersumpah untuk bekerja keras memberangus korupsi dan penyelewengan melalui reformasi di pemerintahan.