Ekonomi

PNS Apes! Sri Mulyani Sunat THR dan Gaji ke-13 untuk Covid-19

Pemerintah memotong tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS, serta anggota TNI dan Polri.


PNS Apes! Sri Mulyani Sunat THR dan Gaji ke-13 untuk Covid-19
Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur sipil negara  (ASN) usai mengikuti upacara (apel) pagi di Kementrian Dalam Negri, Jakarta Pusat, Minggu (10/6/2019). Libur cuti bersama Lebaran 2019 sudah berakhir, bagi aparatur negeri sipil (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) wajib masuk kantor. Ketentuan wajib berkantor per Senin (10/6) tersebut sesuai dengan surat edaran Menteri PANRB. Untuk itu akan ada sanksi tegas diberikan kepada oknum PNS yang masih saja bolos pada hari pertama kerja. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Pemerintah memutuskan memotong tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS, serta anggota TNI dan Polri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan alasan pemotongan THR dan gaji ke-13 merupakan bagian dari kebijakan refocusing anggaran kedua yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Waktu itu kami diprotes karena mengambil tukin (tunjangan kinerja). Dan nyatanya memang dibutuhkan untuk rakyat kita. Total Rp 12,1 triliun kita ambil dalam rangka Covid-19 ini," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7/2021).

Refocusing sebelumnya dilakukan pada awal 2021, di mana pada Februari lalu Sri Mulyani mengalihkan belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 19,1 triliun, serta anggaran Transfer Dana ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 15 triliun.

Lanjutnya, kini pemerintah berencana melakukan refocusing anggaran yang ketiga untuk mengantisipasi ancaman penyebaran Covid-19 varian Delta.

"Kita sedang mengidentifikasi sekitar mungkin Rp 26 triliun plus another Rp 5 triliun dari TKDD. Kami akan menyelesaikan dalam bulan-bulan ini tentu dengan melihat perkembangan Covid-19," lanjutnya.

Saat ini, pemerintah juga mencoba membantu untuk mengakselerasi dan belanja kesehatan lain yang dialokasikan Rp8,7 triliun. Namun hingga semester I 2021 ini baru Rp1,2 triliun.

Sementara itu, ia mengatakan pemerintah juga telah melakukan earmarked TKDD sebesar Rp50,1 triliun untuk memperkuat penanganan pandemi di daerah seperti percepatan vaksinasi dan penebalan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Ia menjelaskan earmarked TKDD sebesar Rp50,1 triliun meliputi earmarking 8 persen DAU/DBH untuk dukungan operasional vaksinasi, inakesda, PPKM kelurahan dan lain-lain Rp35,1 triliun.

Earmarking delapan persen DAU/DBH hingga semester I 2021 baru terealisasi Rp4,2 triliun atau 11,9 persen karena kendala proses perubahan perkada penjabaran APBD dan permasalahan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah.

Kemudian, earmarked TKDD juga terdiri atas DID kesehatan Rp5,9 triliun dengan realisasi Rp2,9 triliun atau 50 persen untuk sarana dan prasarana serta digitalisasi yankes.

Selanjutnya, earmarking delapan persen dana desa untuk PPKM desa dan lain-lain sebesar Rp5,8 triliun yang terealisasi Rp4,6 triliun atau 80,7 persen.

Berikutnya, bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk tracing dan APD dengan alokasi Rp3,3 triliun terealisasi 48,6 persen atau Rp1,6 triliun.

Untuk BLT desa bagi delapan juta KPM dengan alokasi Rp28,8 triliun baru terealisasi 17,3 persen atau Rp4,99 triliun bagi lima juta KPM karena terkendala proses pendataan KPM dan administrasi perekaman data KPM. []