Ekonomi

PMN Sebagai Investasi Pemerintah Perlu Dioptimalkan Pengembaliannya

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengatakan, penyertaan modal negara (PMN) sebagai investasi pemerintah perlu dioptimalkan


PMN Sebagai Investasi Pemerintah Perlu Dioptimalkan Pengembaliannya
Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto saat memberikan keterangan mengenai pembentukan Panitia Kerja (Panja) di ruang komisi, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020). Komisi XI akan membentuk Panja untuk pembahasan permasalahan pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero), AJB Bumiputera 1912, PT Asabri (Persero), PT Taspen (Persero), dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengatakan, penyertaan modal negara (PMN) sebagai investasi pemerintah perlu dioptimalkan pengembalian nilai pokok investasinya, serta diefektifkan manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya.

Hal ini disampaikannya dalam rapat dengar pendapat Komisi XI DPR RI dengan PT. Sarana Multigriya Finansial/SMF (Persero) dan PT PAL Indonesia (Persero), kemarin.

"Komisi XI menerima penjelasan dari Dirut SMF dan Plt. Dirut PT PAL atas penyertaan modal negara tahun 2021. Dalam mengelola PMN, sebagai investasi pemerintah, agar mengoptimalkan pengembalian nilai pokok investasi dan mengefektifkan manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya," ucap Dito melalui lansiran web resmi DPR RI. 

Kepada Dirut SMF, politisi Fraksi Golkar itu menyampaikan agar memanfaatkan seluruh asetnya dalam mendukung penyediaan pendanaan jangka panjang atau menengah kepada lembaga penyalur kredit perumahan rakyat (KPR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). "Sebagai pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpengasilan rendah di tahun 2021," imbuhnya.

Terkait itu, pelaksaanan penyertaan modal negara kepada PT PAL dapat dioptimalkan untuk pembangunan dan pemeliharaan kapal selam. "Sehingga dapat memberikan dampak terhadap terciptanya multiplier effect kepada pertumbuhan industri lokal, ekonomi nasional, dan memperkuat industri pertahanan nasional," ungkap Dito.

Sementara itu, Direktur Utama PT SMF Ananta Wiyogo sempat mengungkapkan, tambahan Rp 2,25 triliun modal negara yang akan didapatkan perusahaannya itu, akan di-blended dengan total ekuitas yang mencapai Rp 900 miliar. Nantinya jumlah Rp 3,14 triliun itu akan dilakukan leverage dengan surat utang di pasar modal senilai total Rp 6,37 triliun sebagai porsi 25 persen dari program KPR FLPP.

"Porsi kami 25 persen dengan porsi 75 persen dari dana subsidi pemerintah yang mencapai Rp 19,12 triliun itu akan menjadi total pendanaan senilai Rp 25,49 triliun yang mampu membiayai 157.500 rumah dengan asumsi plafon harga rumah sekitar Rp 162 juta dan suku bunga tetap atau fixed rate 5 persen selama 20 tahun," papar Dirut SMF.

Sementara, Plt. Direktur Utama PT PAL Etty Soewardani menjelaskan bahwa PMN 2021 senilai Rp 1,28 triliun nantinya akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan biaya pemeliharaan seluruh armada kapal selam. Hal tersebut dinilai sejalan dengan Program Strategis Nasional pengembangan infrastruktur kapal selam terkait penguasaan teknologi pembangunan kapal dari joint section menjadi whole local production. 

"PMN akan digunakan untuk pemeliharaan fasilitas kapal selam mencapai Rp 1 triliun atau 78,12 persen dari total suntikan negara. Sisanya akan digunakan untuk peralatan Rp 265,83 miliar, dan SDM Rp 10 miliar. Selain itu, rencananya dana PMN juga akan digunakan untuk pembangunan kapal selam tahap kedua yaitu berupa fasilitas PHPL," jelasnya. []