News

PM Malaysia Didesak Mundur Usai Cabut UU Darurat Corona Tanpa Izin Raja

PM Malaysia kembali didesak mundur


PM Malaysia Didesak Mundur Usai Cabut UU Darurat Corona Tanpa Izin Raja
Perdana Menteri Muhyiddin Yassin memimpin koalisi yang dilanda skandal yang merebut kekuasaan tahun lalu tanpa pemilihan (Mohd RASFAN AFP/File)

AKURAT.CO, Masalah pencabutan status darurat COVID-19 Malaysia oleh pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin makin berbuntut panjang. Setelah dikecam habis-habisan oleh pihak oposisi selama sidang parlemen, kini terungkap bahwa Raja Malaysia ternyata tidak memberi izin kepada pemerintahan Muhyiddin untuk mencabut undang-undang darurat COVID-19.

Karena masalah ini, Muhyiddin akhirnya dituduh melakukan pengkhianatan dan kembali didesak untuk mundur dari jabatannya. 

Sebagaimana diwartakan France24, seruan agar Muhyiddin lengser mulai muncul pada Kamis (29/7), tidak lama setelah raja mencela pemerintahnya yang dianggap menyesatkan parlemen.

Mulai awal pekan ini, parlemen Malaysia melakukan sidang lima hari yang sebelumnya tertunda selama berbulan-bulan karena aturan darurat virus corona. Namun, sidang yang telah ditunggu-tunggu itu pada akhirnya berujung kisruh karena oposisi kecewa karena status darurat COVID-19 tidak diperpanjang setelah 1 Agustus.

Mereka juga mengaku tidak diberi tahu tentang pencabutan hingga pembatalan sejumlah peraturan darurat COVID-19 yang mulai diputuskan pekan lalu. Saat sidang, oposisi yang dipimpin Anwar Ibrahim menuntut penjelasan termasuk apakah pencabutan undang-undang darurat COVID-19 telah disetujui oleh raja seperti yang diisyarakatkan konstitusi.

Setelahnya, pada Kamis (29/7), istana kerajaan langsung mengonfirmasi bahwa raja, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, tidak pernah memberikan persetujuannya. Istana mengatakan bahwa raja merasa 'sangat kecewa' lantaran persetujuan sebelumnya terhadap usulan untuk mengajukan dan memperdebatkan peraturan darurat di parlemen tidak dilaksanakan.

Istana juga menyebut bahwa pembatalan peraturan darurat sama sekali 'tidak akurat dan membingungkan anggota parlemen'. Disebutkan pula bagaimana dalam pandangan raja, pencabutan yang tergesa-gesa dan pernyataan 'kontradiksi dan menyesatkan' di parlemen gagal menghormati supremasi hukum yang diabadikan dalam Rukun Negara. Hal itu juga dianggap telah juga mengurangi fungsi dan kekuasaan raja sebagai kepala negara.

"Yang Mulia sangat sedih dengan pernyataan yang dibuat di parlemen pada tanggal 26 Juli bahwa pemerintah telah mencabut semua peraturan darurat yang dicanangkan oleh Yang Mulia selama masa keadaan darurat, sedangkan pencabutan belum disetujui oleh Yang Mulia."

"Yang Mulia menekankan bahwa pernyataan menteri di parlemen pada 26 Juli tidak akurat dan telah menyesatkan anggota parlemen," terang pihak istana seperti dikutip dari CNA. 

Adalah hal yang tidak biasa bagi raja konstitusional Malaysia untuk berbicara begitu keras menentang pemerintah. Karenanya, usai pernyataan kerajaan dirilis, para legislatif oposisi Malaysia langsung ramai dengan seruan 'pengkhianatan' dan 'pengunduran diri' dari Muhyiddin.

Dalam pernyataannya, Ibrahim juga menuding bahwa pemerintah Muhyiddin telah 'melanggar konstitusi, menghina institusi monarki konstitusional dan membingungkan parlemen'.

Hingga kini, belum ada reaksi langsung dari Muhyiddin, dan tidak jelas apakah teguran dari raja benar-benar akan berdampak posisinya. 

Muhyiddin memimpin koalisi yang dilanda skandal yang merebut kekuasaan tahun lalu tanpa pemilihan, tetapi pemerintahannya berada di ambang kehancuran setelah sekutu menarik dukungan. []