Ekonomi

PLN Boleh Punya Utang, Asalkan...

PLN mencatat utang perseroan saat ini mencapai Rp430 triliun


PLN Boleh Punya Utang, Asalkan...
PLN punya utang Rp430 triliun (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencatat utang perseroan saat ini mencapai Rp430 triliun. Jumlah itu disinyalir menurun hingga Rp20 triliun sejak awal tahun 2021, lalu utang perusahaan ini mencapai hingga Rp450 triliun.

Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menyebut tidak masalah jika PLN memiliki utang, selama utang tersebut masih bersifat produktif. Terlebih lagi utang PLN sejalan dengan jumlah aset yang banyak.

“Jadi memang utang itu dipergunakan untuk investasi di sektor ketenagalistrikan. Saya kira tidak ada masalah,” ujarnya kepada Akurat.co, Jumat (28/1/2022).

baca juga:

Investasi tersebut, lanjut dia, bisa dalam bentuk pembangunan pembangkit, transmisi, distribusi. Mamit menilai utang PLN tidak terlalu mengkhawatirkan selama jumlahnya masih terukur dan aktivitas tersebut masih berjalan.

Lebih lanjut Mamit mengapresiasi langkah PLN yang berupaya menurunkan jumlah utang perseroan. Terlebih upaya tersebut dilakukan di masa pandemi Covid-19.

Hal itu membuktikan keberhasilan PLN dalam mengambil langkah efisiensi dan negosiasi dengan berbagai pihak. Ia juga memahami proses negosiasi tersebut tidak luput dari berbagai tantangan yang ada.

“Adanya penurunan utang saya kira ini adalah hal yang sangat kita apresiasi. Berarti di tengah kondisi Covid-19 kemarin yang memang pertumbuhan listrik masih belum tumbuh, tetapi PLN bisa membukukan keuntungan yang cukup signifikan untuk membayar utang mereka hampir Rp20 triliun,” katanya.

Ia menambahkan pemerintah juga terus mendukung PLN, di antaranya dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diberikan dalam hentuk kompensasi dan subsidi. Selain itu, PLN juga memiliki margin dari setiap kWh yang dihasilkan.

Sebab konsumsi listrik saat ini sudah menjadi kebutuhan utama dalam menopang perekonomian nasional. Kehadiran listrik sudsh menjadi kebutuhan energi primer bagi masyarakat yang akan berdampak pada pendapatan negara.

“Ini saya kira pemerintah memang mensupport PLN secara penuh,” tuturnya.

Kendati demikian, PLN masih memiliki banyak target yang harus dicapai kedepannya. Ia menekankan agar perusahaan setrum milik negara ini tetap menjaga pertumbuhan liabilitas, di samping juga memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kedepan, program 35 ribu Megawatt masih terus berjalan. Di mana skemanya masih sama, skema take or pay, di sisi lain pertumbuhan konsumsi listrik masih belum meningkat secara signifikan,” terangnya.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, sebelumnya menyampaikan bahwa penurunan utang juga menjadi bagian dari fokus perusahaan pada tahun ini.

"Kami memiliki utang Rp450 triliun di awal tahun lalu. Lalu selama setahun kami mengurangi utang Rp32 triliun. Jadi disini, kondisi Covid-19, kami mengeleola utang kami dari 450 jadi Rp430-an triliun," ucap Darmawan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (26/1/2022).

Darmawan Prasodjo menjelaskan upaya perusahaan menurunkan beban utang itu, di antaranya dengan melakukan efisiensi operasi dan investasi. Yang mana Capital Expenditure (Capex) perusahaan bisa diturunkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dalam pengembangan EBT.

Salah satu dorongan lainnya dalam menurunkan utang itu diantaranya, kata Darmawan, dengan memperbaiki revenue model dan meningkatkan electrifying lifestyle. Sehingga beban listrik mengalami penurunan hingga 3 Giga Watt (GW).[]