News

PKS: RUU Omnibus Law Berpotensi Gerus Aturan Pemda dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan


PKS: RUU Omnibus Law Berpotensi Gerus Aturan Pemda dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera. (Dok Mardani Ali Sera)

AKURAT.CO, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengimbau agar masyarakat lebih waspada terhadap pasal-pasal kontroversial dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law.

Ia menilai, aspek lingkungan berpotensi menjadi ‘komoditas’ untuk menarik investasi dengan dalih menghilangkan peraturan penghambat investasi.

"Mari sadar, bahwa lingkungan kita punya batasan #BahayaOmnibusLaw," kata Mardani dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2020).

Anggota Komisi II DPR RI itu mengatakan, ancaman tersebut datang dari Rencana Tata Ruang Daerah dalam Omnibus Law yang tidak lagi punya batasan minimal 30% kawasan hutan. Ia menyebut, jika Pemerintah berdalih dengan adanya ketentuan minimal, izin pembangunan di daerah banyak yang terhambat termasuk redistribusi tanah yang berasal dari kawasan hutan (Pasal 17 ayat 5).

"Pada saat yang sama RUU Omnibus Law turut berpotensi melemahkan wewenang daerah. Banyak hal yang coba diubah seperti perizinan rancangan besar tata ruang daerah," tuturnya.

Lebih lanjut Mardani menerangkan, dalam Pasal 10 & 11 RUU Omnibus Law, Pemprov, Pemkab/kota akan kehilangan beberapa kewenangan atas tata ruang wilayahnya (UU 26/2007) dan hal ini akan diatur ulang dalam PP.  Oleh karena itu, ia mendesak agar usulan tersebut segera ditolak, karena menurutnya itu hanya akan merusak semangat desentralisasi yang dikuatkan sejak Reformasi.

"Satu hal yang perlu publik ketahui, Penataan Ruang merupakan salah satu dari 32 urusan Pemda seperti yang diamanatkan dalam UU 23/2014. Disebut konkuren atau urusan limpahan dari Pusat kepada Pemda. Poin ini harus dijaga terlebih desentralisasi wilayah merupakan amanat amandemen UUD 1945," ucapnya.

Selain itu Ia berpendapat, jika banyak persoalan Pemda termasuk penataan ruang ditarik lagi oleh Pusat dan akan dirumuskan ulang dalam PP (Peraturan Pemerintah), ini sama saja mencabut UU Pemda (23/2014) yang sudah disepakati bersama. Bahaya jika perlahan semua urusan tersentral di pemerintah pusat.

Maka menurutnya, secara tidak langsung, Pemerintah Pusat dapat melakukan pembangunan tanpa memperhatikan rencana tata ruang daerah. Sedangkan di sisi lain, Pemda dan masyarakat harus menaati rencana tata ruang tersebut

"Melihat beberapa temuan di atas, aspek partisipasi dan pembangunan berwawasan lingkungan berpotensi tergerus oleh RUU Omnibus Law. Mulai dari berkurangnya kewenangan Pemda sampai aspek lingkungan yg terabaikan. Pusat berusaha mengintervensi pembangunan daerah, termasuk untuk tidak mematuhi koridor minimal kawasan hutan 30%," ungkapnya.

"Padahal sudah berapa banyak contoh kerusakan lingkungan dan berujung timbulnya bencana alam karena tidak mengindahkan hal tersebut. Kami @FRAKSIPKSDPRRI meminta ketentuan tersebut direvisi dan tetap mencantumkan angka 30% untuk tutupan lahan (pelestarian lingkungan)," imbuhnya. []