News

PKS: Proyek IKN Habiskan Rp500 Triliun, Ribuan Guru Honorer Nasibnya Terkatung-katung

Ambisi pemerintah yang ingin memindahkan IKN yang menghabiskan anggaran Rp500 triliun dibandingkan dengan kepastian nasib kesejahteraan ribuan guru honorer


PKS: Proyek IKN Habiskan Rp500 Triliun, Ribuan Guru Honorer Nasibnya Terkatung-katung
Siswa mengikuti pembelajaran tatap muka di SDN Manggarai 01, Jakarta, Senin (30/8/2021). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO Ambisi pemerintah yang ingin memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur yang menghabiskan anggaran hampir Rp500 triliun dibandingkan dengan kepastian nasib kesejahteraan ribuan guru honorer.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah. Menurutnya, ada ribuan guru honorer yang sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun namun belum mendapatkan kepastian nasibnya.

“Miris sekali, ribuan guru honorer masih terkatung-katung nasibnya. Tahun berganti tahun, namun kesejahteraan dan kepastian status ketenagakerjaan mereka masih terabaikan. Sementara pemerintah malah sibuk mengedepankan nafsu memindahkan Ibu Kota sesegera mungkin. Sangat memprihatinkan,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

baca juga:

Persoalan guru honorer, tambah Ledia, bak sebuah drama berseri yang tak kunjung usai. Bertahun-tahun persoalan guru honorer baik di sekolah negeri maupun swasta terus mendulang isu pedih dan kritik.

"Secara kesejahteraan, nasib mereka amat memprihatinkan karena hanya mendapat kisaran gaji puluhan hingga ratusan ribu rupiah per bulan. Karena itu para guru honorer ini sangat mendambakan untuk diangkat menjadi PNS demi kejelasan status dan peningkatan kesejahteraan," imbuhnya.

Namun, di sisi lain, jelas Ledia, pemerintah kemudian menghentikan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi guru mulai 2021. Sebagai gantinya, pemerintah meminta para guru honorer untuk mengikuti seleksi calon guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam perjalanannya, proses seleksi ini ternyata memunculkan kegaduhan. Mulai dari janji pembukaan seleksi satu juta guru pada akhir 2019 yang direvisi, persyaratan yang mengukur rata semua kriteria di masa awal pembukaan seleksi, proses pelaksanaan yang memunculkan kesulitan bagi para peserta seleksi, kriteria penilaian yang dianggap tidak adil hingga ancaman ketidakadilan bagi sekolah swasta dan guru honorer tak lolos seleksi usai pengumuman kelulusan seleksi PPPK.

“Pemerintah nampak tidak matang dalam mempersiapkan proses seleksi PPPK ini. Selain beberapa bagian proses seleksi yang dianggap menyulitkan dan tidak adil, adanya kebijakan yang berubah, direvisi, bahkan buruknya komunikasi dengan Pemda yang membuat banyak Pemda tidak mengajukan formasi guru juga menjadi satu paket masalah yang harus sesegera mungkin dievaluasi Pemerintah sebelum memutuskan seleksi tahap berikut di 2022 ini.” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Memasuki 2022, Ledia menilai, persoalan guru honorer nampaknya masih tak kunjung usai. Usai penyelenggaraan seleksi PPPK pada 2001 ternyata bermunculan pula masalah-masalah baru.